151 / (021)151 | info151@dephub.go.id | @kemenhub151 | kemenhub151 | 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


Informasi Berkala Hubdat
NoTitle
1 Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Description :

Berisi data jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

2 Rencana Operasi Angkutan Lebaran Tahun 2015
Description :

Rencana Operasi Angkutan Lebaran Tahun 2015

3 Indikator Kinerja Utama
Description :

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

4 Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Darat
Description :

LAPTAH 2010

LAPTAH 2011

LAPTAH 2012

LAPTAH 2013

LAPTAH 2014

5 Struktur Organisasi Ditjen Perhubungan Darat
Description :

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (KM.59 Tahun 2002)

Organisasi Dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan (KM.60 Tahun 2002)

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (KM.60 Tahun 2010)

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (KM.85 Tahun 2011)

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan (KM.86 Tahun 2011)

6 Laporan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat
Description :

Laporan Keuangan Tahun 2010

Laporan Keuangan Tahun 2011

Laporan Keuangan Tahun 2012

Laporan Keuangan Tahun 2013

Laporan Keuangan Tahun 2014

Laporan Keuangan Tahun 2015 Semester Satu

7 Rencana Kerja Anggaran Ditjen Perhubungan Darat
Description :

RKA 2010

RKA 2011

RKA LLAJ 2012

RKA LLASDP 2012

RKA LLAJ 2013

RKA LLASDP 2013

RKA LLAJ 2014

RKA LLASDP 2014

RKA LLAJ 2015

RKA LLASDP 2015

8 Perhubungan Darat dalam Angka
Description :

Berisi informasi mengenai Lingkup Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perkembangan Infrastruktur Perhubungan Darat

9 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MASIH DALAM PROSES PEMBAHASAN
Description :

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG MASIH DALAM PROSES PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ganti Kerugian dan Angkutan Jalan

 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

 

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional

 

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Keselamatan

 

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang

 

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor.

(Revisi KM 35 Tahun 2003)

 

Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan

 

Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 sebagaimana diubah dengan KM 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang

 

Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan

 

Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum

 

Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

 

Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

 

Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007

 

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pengembangan Transportasi Sungai dan Danau

 

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat Tahun 2015-2035

 


10 TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Description :

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

  1. Rancangan Peraturan Menteri
    1. Usulan konsep dari Direktorat Teknis terkait;
    2. Direktorat Teknis mengirim ke Bagian Hukum;
    3. Bagian Hukum mengadakan proses pembahasan dengan Direktorat Teknis terkait;
    4. Bagian Hukum mengirim ke Sesditjen untuk diteruskan ke Dirjen;
    5. Setelah turun dari Dirjen, Bagian Hukum mengirim ke Biro Hukum dan Sekretaris Jenderal untuk pembahasan dan penetapan.

 

  1. Rancangan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
    1. Usulan konsep dari Direktorat Teknis terkait;
    2. Dikirim ke Bagian Hukum untuk dilakukan koreksi dari aspek legal draftingnya;
    3. Dikirim ke Sesditjen;
    4. Setelah turun dari Sesditjen diteruskan ke Pejabat yang berwenang untuk proses penetapannya.
11 Posisi Pengadaan Barang/Jasa
Description :

Posisi pelelangan barang/jasa

12 Sebaran CPNS Tahun 2015
Description :

Berisi sebaran alokasi CPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat penerimaan tahun 2015.

13 Data Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Description :

Berisi data pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.