151 / (021)151 |  ppid@dephub.go.id | @151ppid |  ppidkemenhub | 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


LAKIP
NoTitle
1 LAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2017
Description :

Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Kementerian Perhubungan sepanjang tahun 2017 terkait keberhasilan makro maupun mikro, pelaksanaan kegiatan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan perhubungan dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Reviu Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 maupun RPJMN Tahun 2015-2019.

2 LAKIP Sekretariat Jenderal 2017
Description :

Berisi informasi yang mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance) lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

3 LAKIP Sekretariat Jenderal 2016
Description :

Berisi informasi yang mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance) lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

4 LAKIP 2016
Description :

Berisi informasi yang mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance)

5 LAKIP 2015
Description :

Berisi informasi yang mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance)

6 LAKIP 2014
Description :

Berisi informasi yang mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance)

7 LAKIP 2013
Description :

Berisi informasi yang mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance)

8 LAKIP 2012
Description :

Berisi informasi yang mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance)

9 LAKIP 2011
Description :

Berisi informasi yang mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance)

10 LAKIP 2010
Description :

Berisi informasi yang mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance)