151 / (021)151 |  ppid@dephub.go.id | @151ppid |  ppidkemenhub | 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


Perhubungan Darat
NoTitle
1 Direktorat Sarana
Description :

Berikut daftar perizinan-perizinan yang menjadi wewenang Direktorat Sarana, Ditjen Perhubungan Darat:

     
  1. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SURT) : Sepeda motor
  2. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SURT) : Mobil penumpang
  3. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SURT) : Mobil bus dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta
  4. Sertifikat Uji Tipe (SUT) : Kendaraan khusus atau landasan kendaraan khusus
  5. Sertifikat Uji Tipe (SUT) : Mobil bus atau landasan mobil bus
  6. Sertifikat Uji Tipe (SUT) : Mobil barang atau landasan mobil barang
  7. Sertifikat Uji Tipe (SUT) : Sepeda motor (Per Sertifikat)
  8. Sertifikat Uji Tipe (SUT) : Mobil penumpang atau landasan mobil penumpang
  9. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Mobil bus
  10. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Mobil barang
  11. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Mobil penumpang
  12. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Kereta tempelan
  13. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Kereta gandengan
  14. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Sepeda motor
   

 

 

 

2 Direktorat Angkutan dan Multimoda
Description :

Berikut daftar perizinan-perizinan yang menjadi wewenang Direktorat Angkutan dan Multimoda, Ditjen Perhubungan Darat:

 

 

  1. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.2+222
  2. Izin Angkutan Barang Khusus Tidak Berbahaya yang Memerlukan Sarana Khusus untuk Mengangkut Alat Berat
  3. Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis : Kapal lebih dari GT 5.000 s.d. GT 10.000
  4. Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis : Kapal di Atas GT 1.000
  5. Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis : Kapal lebih dari GT 1.000 s.d. GT 5.000
  6. Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis : Kapal s.d. GT 1.000
  7. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis (Perpanjangan Pengoperasian Sementara)
  8. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis (Perpanjangan Pengoperasian Permanen)
  9. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis (Pengoperasian Baru)
  10. Izin Angkutan Barang Khusus Berbahaya
  11. Izin Angkutan Pariwisata
  12. Angkutan dengan Tujuan Tertentu
  13. Izin Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampui Satu Daerah Provinsi
  14. Izin Trayek Perdesaan Melewati Satu Provinsi
  15. Izin Trayek AKAP Kendaraan Kapasitas > 16 Penumpang
  16. Izin Trayek AKAP Kendaraan Kapasitas s.d. 16 Penumpang
  17. Izin Trayek Lintas Batas Negara Sesuai dengan Perjanjian Antar Negara
  18. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.222
  19. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.22-222
  20. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.22-22
  21. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.2-22
  22. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.12-22
  23. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 11.22
  24. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 11.2
  25. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.22
  26. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.2
  27. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.1
  28. Kartu Pengawasan : Bus/Kendaraan Penumpang Umum Jenis Taksi
  29. Kartu Pengawasan : Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas >24 Orang
  30. Kartu Pengawasan : Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas 17 s.d 24 Orang
  31. Kartu Pengawasan : Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas 10 s.d 16 Orang
  32. Kartu Pengawasan : Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas ≤ 9 Orang selain Taksi
  33. Izin Lokasi Pelabuhan Sungai Danau (Pelayanan Antar Propinsi dan Lintas Batas Negara)
  34. Izin Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Barang



3 Direktorat Prasarana
Description :

Berikut daftar perizinan-perizinan yang menjadi wewenang Direktorat Prasarana, Ditjen Perhubungan Darat:

      
  1. Izin Pembangunan Terminal Khusus Sungai Dan Danau
  2. Izin Pengoperasian Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan dengan Jangkauan Pelayanan Antar Provinsi
  3. Izin Pengoperasian Terminal Khusus Sungai dan Danau
  4. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai Dan Danau (Pelayanan Antar Provinsi dan Lintas Batas Negara)
  5. Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (Pelayanan Antar Provinsi dan Lintas Batas Negara)
  6. Izin Pembangunan Terminal Khusus Sungai Dan Danau
  7. Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan
  8. Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Sungai Danau

 


4 Direktorat Pembinaan Keselamatan
Description :

Berikut daftar perizinan-perizinan yang menjadi wewenang Direktorat Pembinaan Keselamatan, Ditjen Perhubungan Darat:

     
  1. Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum untuk Penumpang : Bus Antar Kota Antar Provinsi
  2. Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum untuk Penumpang : Bus Antar Lintas Batas Negara
  3. Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum untuk Penumpang : Bus Pariwisata
  4. Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum untuk Penumpang : Bus Antar Jemput Antar Provinsi
  5. Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum untuk Penumpang : Taksi (Sesuai dengan kewenangan Kementerian Perhubungan)
  6. Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum Barang Khusus dan Alat Berat
  7. Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum Barang Khusus Peti Kemas


5 Direktorat Lalu Lintas
Description :

Berikut daftar perizinan-perizinan yang menjadi wewenang Direktorat Lalu Lintas, Ditjen Perhubungan Darat:

      
  1. Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas
  2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
  3. Tanda Daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan : Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan
  4. Tanda Daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan : Tanda Daftar Badan Usaha Penyediaan Bahan Perlengkapan Jalan