Informasi Berkala Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Profil Unit Kerja Informasi Berkala Informasi Setiap Saat Informasi Dikecualikan
Showing 1-20 of 20 items.
#Judul
1Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
Deskripsi :
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 17 Tahun 2022

2Gambaran Umum Inspektorat Jenderal
Deskripsi :
Profile Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan :

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
Alamat Layanan Informasi PPID:
JI. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lantai 8, Jakarta Pusat 10110

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

VISI
Terwujudnya Inspektorat Jenderal sebagai penjamin mutu atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas Nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
MISI
1. Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan amanah.
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Perhubungan.
3. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan.
5. Mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
6. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

TUGAS
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan interri di lingkungan Kementerian Perhubungan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.    penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b.    pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan
       melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c.    pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;

d.    penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

e.    pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

f.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.


3Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan
Deskripsi :
Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Struktural dan Fungsional Inspektorat Jenderal

Struktur Organiasi Sekretariat Inspektorat Jenderal



Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, manajemen risiko, pengelolaan data dan teknologi informasi, pelaksanaan kepatuhan dan pengendalian internal, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  • Penyiapan pengelolaan urusan sumber daya manusia dan organisasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan aparatur Kementerian Perhubungan, pengelolaan reformasi birokrasi, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan, serta urusan ketatausahaan Inspektorat Jenderal;
  • Penyiapan pengelolaan keuangan, pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pelaksanaan keprotokolan;
  • Penyiapan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal dan eksternal, pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, serta monitoring dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kementerian Perhubungan.


Struktur Organiasi Inspekorat I



Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menyelenggarakan fungsi:

  • Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat I; 
  • Penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat I; 
  • Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
  • Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; 
  • Pemantauantindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; 
  • Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan pelaksanaan fungsi kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal  Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; 
  • Pelaporan hasil pengawasan; h. koordinasi dan pelaksanaan reviu laporan keuangan Kementerian Perhubungan; 
  • Koordinasi dan pelaksanaan reviu penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Kementerian Perhubungan;
  • Pelaksanaan penjaminan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Perhubungan; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.





Struktur Organisasi Inspektorat II 



Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Menyelenggarakan fungsi:

  • Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat II;
  • Penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat II;
  • Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Sekretariat Jenderal  Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  • Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  • Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  • Pelaporan hasil pengawasan;
  • Pelaksanaan reviu laporan kinerja Kementerian Perhubungan;
  • Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.







Struktur Organisasi Inspektorat III



Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Menyelenggarakan fungsi:

  • Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat III; 
  • Penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat III;
  • Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  • Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  • Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan pelaksanaan fungsi kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  • Pelaporan hasil pengawasan;
  • Koordinasi pelaksanaan reviu rencana kebutuhan Barang Milik Negara dan reviu kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.






Struktur Organisasi Inspektorat IV



Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal.

Menyelenggarakan fungsi:

  • Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat IV;
  • Penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat IV;
  • Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal;
  • Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal;
  • Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal;
  • Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan pelaksanaan fungsi kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal;
  • Pelaporan hasil pengawasan;
  • Koordinasi pelaksanaan reviu rencana kerja dan anggaran dan reviu pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.






Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi



Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan  intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Menyelenggarakan fungsi:

  • Penyusunan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Investigasi;
  • Penyusunan rencana program kerja pengawasan Inspektorat Investigasi;
  • Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan /fraud;
  • Pelaksanaan penanganan dan pemantauan pengaduan pelanggaran (whistleblower) dan pengaduan masyarakat;
  • Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
  • Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi;
  • Pelaksanaan reviu pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Koordinasi pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan pelaksanaan fungsi kepatuhan internal;
  • Koordinasi pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas;
  • Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal;
  • Penyusunan laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.
4LHKPN Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
Deskripsi :
Informasi mengenai Pejabat Struktural Eselon II beserta bukti tanda terima lapor LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
5Daftar SOP yang Berlaku di Inspektorat Jenderal
Deskripsi :
Informasi mengenai daftar Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Inspektorat Jenderal :
6Laporan Kearsipan Inspektorat Jenderal
Deskripsi :
Hasil Audit Kearsipan Inspektorat Jenderal :
7Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan
Deskripsi :
Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri RB Kementerian Perhubungan
8Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorta Jenderal Kementerian Perhubungan
Deskripsi :
Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan oleh BPKP
9Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
Deskripsi :
Program Jangka Panjang dalam  Waktu 5 tahun sekali di lingkungan Inspektorat Jenderal
10Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal
Deskripsi :
Program Jangka Panjang dalam  Waktu 5 tahun sekali di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal
11Rencana Kerja dan Anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) & Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) beserta Revisi Inspektorat Jenderal
Deskripsi :
Dokumen Perencanaan dan Pendapatan, Rencana Belanja Program dan kegiatan Inspektorat Jenderal serta Rencana Pembiayaan serta Perkiraan Maju untuk tahun berikutnya dan Berisikan DIPA dan POK Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan beserta revisinya
12Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Deskripsi :
Program Audit Inspektorat Jenderal Tahunan
13Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal
Deskripsi :
Laporan seluruh kegiatan di Inspektorat Jenderal tahunan
14Perjanjian Kinerja
Deskripsi :
Lembar/Dokumen yang berisikan Penugasan dari Pimpinan untuk Melaksanan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja
15Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Deskripsi :
Wujud Pertanggungjawaban Pejabat  Publik kepada Masyarakat tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama  Satu Tahun Anggaran

LAKIP Inspektorat Jenderal :
 LAKIP Inspektorat I :

LAKIP Inspektorat II :

LAKIP Inspektorat III :

LAKIP Inspektorat IV :

LAKIP Inspektorat Investigasi :
16Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal (Audited)
Deskripsi :
Menyajikan Informasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Inspektorat Jenderal
17Laporan BMN Inspektorat Jenderal
Deskripsi :
Menyajikan Informasi berupa Laporan Posisi BMN, Laporan Persediaan, Laporan BMN Intrakomotabel & Ekstrakomptabel, Laporan KDP, Laporan Penyusutan BMN dan CaLBMN
18Produk Hukum Inspektorat Jenderal
Deskripsi :
Daftar Seluruh Peraturan, Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Instruksi Inspektur Jenderal
19Buletin Transparansi
Deskripsi :
Sarana Informasi di Bidang Pengawasan
20Aplikasi SIMADU dan Akses Login Aplikasi SIMADU
Deskripsi :
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tutorial Cara Masuk Aplikasi SIMADU 

Adukan Dugaan Tindak Pelanggaran

Identitas Anda terjamin kerahasiaannya karena kami hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan
melalui link : https://simadu.kemenhub.go.id/