Pencarian

Data diri pejabat mulai dari  Pejabat Eselon I dan  Pejabat Eselon II

Plt.Kepala Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK.

• Suharto, ATD., M.M.

Lahir di Magelang, 25 September 1966. Lulusan D3 Balai Diklat ALLAJR tahun 1988, D4 Pusdiklat Perhubungan Darat pada tahun 1991 dan menyelesaikan studi S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta pada tahun 2000.
Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas LLAJ Kota Bogor pada tahun 2011 - 2014, Asisten Setda Kota Bogor pada tahun 2014, Kepala Bappeda Kota Bogor pada tahun 2015 - 2016, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2016, Ketua STTD pada tahun 2017 - 2019, Sekretaris BPSDM Perhubungan pada tahun 2019, dan Kepala PPSDM Perhubungan Darat pada tahun 2019.

Kementerian Perhubungan telah menetapkan susunan struktur organisasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ). Susunan struktur organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ). Pembentukan BPTJ merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada 18 September 2015.

Tugas dan Fungsi BPTJ sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022.

Tugas

BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPTJ menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
3. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
4. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
5. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
6. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
8. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
9. Pemberian perizinannan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service);
10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
11. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator dan pihak lainnya; dan
12. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Laporan Hasil kekayaan kepada KPK Pejabat BPTJ Eselon I & Eselon II

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang sedang berjalan, dapat dilihat pada dokumen Rencana Kerja Tahunan BPTJ.

Informasi mengenai ringkasan laporan Tahunan (LAPTAH) di lingkungan BPTJ :

Informasi mengenai ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) di lingkungan BPTJ :

Informasi mengenai ringkasan Daftar Isian Penyelenggaraan  Anggaran berisi Program dan  Kegiatan beserta Anggaran (DIPA) di lingkungan BPTJ :

Informasi mengenai ringkasan Laporan Keuangan Tahunan di lingkungan BPTJ :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK. 40 BPTJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinator Kegiatan CC 151 Tier II dan Honorarium Kementerian Perhubungan di Wilayah Jabodetabek
2. Surat Tugas Sekretaris BPTJ Nomor SP. 174 BPTJ Tahun 2020 mengenai Petugas PIket Layanan CC 151 Tier II Kementerian Perhubungan di Wilayah Jabodetabek
3. Rekapitulasi pengaduan yang masuk selama Bulan Januari-Juni 2020

Hasil monitoring dan evaluasi layanan informasi publik di 4 terminal di Wilayah Jabodetabek yang menjadi tanggung jawab BPTJ

Prosedur dan Persyaratan Perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.