Pencarian

Showing 121-140 of 289 items.
#Judul
121Profil Pejabat DJITM
Deskripsi :

Plt. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda

  • Suharto, ATD., M.M.

 

Suharto, ATD., M.M, lahir di Magelang, 25 September 1966. Lulusan D3 Balai Diklat ALLAJR tahun 1988, D4 Pusdiklat Perhubungan Darat pada tahun 1991 dan menyelesaikan studi S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta pada tahun 2000.
Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas LLAJ Kota Bogor pada tahun 2011 - 2014, Asisten Setda Kota Bogor pada tahun 2014, Kepala Bappeda Kota Bogor pada tahun 2015 - 2016, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2016, Ketua STTD pada tahun 2017 - 2019, Sekretaris BPSDM Perhubungan pada tahun 2019, dan Kepala PPSDM Perhubungan Darat pada tahun 2019. Pada tahun 2025, beliau menjabat sebagai Plt. Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.

122Profil Unit Kerja DJITM
Deskripsi :

Kementerian Perhubungan telah menetapkan susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda. Susunan struktur organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Pembentukan DJITM merupakan tindak lanjut dari transformasi organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada 5 November 2024.

Tugas dan Fungsi DJITM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024.

Tugas

Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebljakan di bidang integrasi transportasi dan multimoda.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DJITM menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
  5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
  6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
123LHKPN Pejabat
Deskripsi :

Laporan Hasil kekayaan kepada KPK Pejabat DJITM Eselon I & Eselon II

Pejabat Dokumen LHKPN
Plt. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Tanda Terima LHKPN Bapak Suharto
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda LHKPN Bapak Dedy Cahyadi

Plt. Direktur Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda

LHKPN Bapak Sigit Irfansyah

Plt. Direktur Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda

LHKPN Bapak Zamrides

 

124Program dan Kegiatan yang sedang berjalan
Deskripsi :

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang sedang berjalan, dapat dilihat pada dokumen Rencana Kerja Tahunan BPTJ.


Dokumen Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2024


Dokumen Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2023


Dokumen Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2022

Dokumen Rencana Kerja Tahunan BPTJ Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2021
125Laporan Tahunan BPTJ
Deskripsi :

Informasi mengenai ringkasan laporan Tahunan (LAPTAH) di lingkungan BPTJ :

126Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Deskripsi :

Informasi mengenai ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) di lingkungan BPTJ :

127DIPA
Deskripsi :

Informasi mengenai ringkasan Daftar Isian Penyelenggaraan  Anggaran berisi Program dan  Kegiatan beserta Anggaran (DIPA) di lingkungan BPTJ :

 

128Laporan Monitoring Capaian Kinerja
Deskripsi :
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BPTJ Triwulan I Tahun 2020

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2022 BPTJ

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2023 BPTJ

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2024 BPTJ
129Laporan Keuangan
Deskripsi :

Informasi mengenai ringkasan Laporan Keuangan Tahunan di lingkungan BPTJ :

130Laporan Barang Milik Negara (BMN)
Deskripsi :

Laporan Barang Milik Negara (BMN) BPTJ disusun per tahun 2021 (untuk 5 tahun, dari tahun 2016 - tahun 2021). Hal ini didasari Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK Nomor : Nomor KP.BPTJ 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (Tahun 2016 s.d 2021) di Lingkungan BPTJ.

Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2022
Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023

131Daftar regulasi, peraturan, keputusan, dan kebijakan BPTJ
Deskripsi :

Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh BPTJ untuk mengelola transportasi di Wilayah Jabodetabek dapat diakses melalui bptj.dephub.go.id/regulasi atau jdih.dephub.go.id

132Contact Center 151 BPTJ
Deskripsi :
  1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK. 40 BPTJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinator Kegiatan CC 151 Tier II dan Honorarium Kementerian Perhubungan di Wilayah Jabodetabek
  2. Surat Tugas Sekretaris BPTJ Nomor SP. 174 BPTJ Tahun 2020 mengenai Petugas PIket Layanan CC 151 Tier II Kementerian Perhubungan di Wilayah Jabodetabek
  3. Rekapitulasi pengaduan yang masuk selama Bulan Januari-Juni 2020
133Media Sosial BPTJ
Deskripsi :

Rekapitulasi pengaduan dan permohonan informasi yang masuk selama Bulan Januari-Juni 2020 pada seluruh kanal media sosial (Twitter, Instagram, dan Facebook) BPTJ

134Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik
Deskripsi :

Hasil monitoring dan evaluasi layanan informasi publik di 4 terminal di Wilayah Jabodetabek yang menjadi tanggung jawab BPTJ

135Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
Deskripsi :

Diatur dalam surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Nomor : SK. 106 BPTJ Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan BPTJ

SK PPID Tahun 2024
SK PPID Tahun 2023

136Reformasi Birokrasi BPTJ Kemenhub
Deskripsi :

Diatur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Nomor : SK. 20 BPTJ Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 

137SOP Layanan Pengaduan
Deskripsi :

Standar Operasional dan Prosedur Pengaduan Informasi Melalui Contact Center 151 Nomor SOP Nomor 001/SOP/BPTJ/02/2020 tanggal 11 Februari 2020

138SOP Kepegawaian
Deskripsi :
  1. Standar Operasional dan Prosedur mengenai mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan BPTJ
  2. Standar Operasional dan Prosedur Usulan Mutasi pegawai
  3. Standar Operasional dan Prosedur Kenaikan Pangkat
  4. Standar Operasional dan Prosedur Usulan Formasi Pegawai
  5. Standar Operasional dan Prosedur Usulan Tugas Belajar dan Ijin Belajar
  6. Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Analisis Jabatan
  7. Standar Operasional dan Prosedur Layanan Reformasi Birokrasi
  8. Standar Operasional dan Prosedur Pemutakhiran Database Kepegawaian
  9. Standar Operasional dan Prosedur Usulan Karpeg, Karcis, Karsu dan taspen
  10. Standar Operasional dan Prosedur Tata Naskah dan Persuratan
  11. Standar Operasional dan Prosedur Terminal Tipe A Baranangsiang
  12. Standar Operasional dan Prosedur Terminal Tipe A Jatijajar
  13. Standar Operasional dan Prosedur Terminal Tipe A Pondok Cabe
  14. Standar Operasional dan Prosedur Terminal Tipe A Poris Plawad
139Layanan Perizinan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

Prosedur dan Persyaratan Perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

PERIZINAN ALUR PROSES APLIKASI SIMLALA

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TELKOMPEL

PERIZINAN E-LICENCING

IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERSUS UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

IZIN PENGGUNAAN TUKS UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

IZIN USAHA PENGERUKAN DAN REKLAMASI (IUPR)

PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI (APBN)

PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK (PK3)

PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI (PK3R)

PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI (PK2R)

IZIN PEMBANGUNAN TERSUS (sesuai PM.89Th2018)

IZIN PEMBANGUNAN TUKS (sesuai PM.89Th2018)

IZIN PENGOPERASIAN TERSUS (sesuai PM.89Th2018)

IZIN PENGOPERASIAN TUKS (sesuai PM.89Th2018)

IZIN PENYESUAIAN PENGOPERASIAN TERSUS (sesuai PM.89Th2018)

IZIN PENYESUAIAN PENGOPERASIAN TUKS (sesuai PM.89Th2018)

IZIN PERPANJANGAN TERSUS (sesuai PM.89Th2018)

IZIN PERPANJANGAN TUKS (sesuai PM.89Th2018)

IZIN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMANFAATAN BANGUNAN DAN ATAU INSTALASI

IZIN MEMBANGUN ATAU MEMINDAHKAN BANGUNAN DAN ATAU INSTALASI

IZIN MEMBONGKAR BANGUNAN DAN ATAU INSTALASI BAWAH AIR

IZIN MEMBANGUN KABEL SALURAN UDARA (SUTT)

IZIN KEGIATAN SALVAGE DAN ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

140Konvensi International yang Telah Diratifikasi Di Indonesia
Deskripsi :

Daftar Konvensi International yang Telah Diratifikasi Di Indonesia (Klik Disini)

Daftar Konvensi International yang Telah Diratifikasi Di Indonesia Tahun 2024 (Klik Disini)