Hasil monitoring dan evaluasi layanan informasi publik di 4 terminal di Wilayah Jabodetabek yang menjadi tanggung jawab BPTJ
Diatur dalam surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Nomor : SK. 106 BPTJ Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan BPTJ
Diatur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Nomor : SK. 20 BPTJ Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
Standar Operasional dan Prosedur Pengaduan Informasi Melalui Contact Center 151 Nomor 001/SOP/BPTJ/02/2020 tanggal 11 Februari 2020
Prosedur dan Persyaratan Perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- LAYANAN PERIZINAN ALUR PROSES APLIKASI SIMLALA
- LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TELKOMPEL
- LAYANAN PERIZINAN E-LICENCING
- check list izin penggunaan sementara Tersus untuk melayani kepentingan umum
- check list izin penggunaan sementara TUKS untuk melayani kepentingan umum
- CHECK LIST IZIN USAHA PENGERUKAN DAN REKLAMASI (IUPR)
- CHECK LIST PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK
- CHECK LIST PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI (APBN)
- CHECK LIST PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI
- CHECK LIST PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK (PK3)
- CHECK LIST PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI (PK3R)
- CHECK LIST PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI (PK2R)
- Chek List Garis Pantai
- chek list izin pembangunan Tersus (sesuai PM.89Th2018)
- chek list izin pembangunan TUKS (sesuai PM.89Th2018)
- chek list izin pengoperasian Tersus (sesuai PM.89Th2018)
- chek list izin pengoperasian TUKS (sesuai PM.89Th2018)
- chek list izin penyesuaian pengoperasian Tersus (sesuai PM.89Th2018)
- chek list izin penyesuaian pengoperasian TUKS (sesuai PM.89Th2018)
- chek list izin perpanjangan Tersus (sesuai PM.89Th2018)
- chek list izin perpanjangan TUKS (sesuai PM.89Th2018)
Daftar Jumlah Konvensi International yang Telah Diratifikasi Di Indonesia.
- DAFTAR KONVENSI INTERNASIONAL BIDANG MARITIM
Program dan Kegiatan, ruang lingkup, penangungjawab, dan jadwal kerjasama.
Daftar Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Bidang Transportasi Laut pada Forum Bilateral, Regional dan Multilateral. ( Klik Disini )
Laporan invetaris/Aset Barang Milik Negara (BMN).
- DAFTAR REKAPITULASI WASDAL 31 DESEMBER 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
- PM 15 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PNBP YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Daftar Jumlah Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pusat. ( Klik Disini )
Daftar Jabatan Umum dan Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut .
- PM 88 TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DITJEN HUBLA
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Perhubungan Laut.
Daftar jumlah perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Perusahaan yang Memiliki Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).
- DAFTAR JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI SIOPSUS & SIUPAL
Daftar Jumlah Armada Niaga Nasional Berbendera Indonesia.
- DAFTAR JUMLAH ARMADA KAPAL BERBENDERA INDONESIA
Daftar Jumlah Pelabuhan Di Indonesia ( Klik Disini )
Daftar Jumlah Perairan Pandu Di Indonesia. ( Klik Disini )
Daftar Jumlah Pelaut Di Indonesia ( Klik Disini )
Daftar Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) ( Klik Disini )