| 121 | PELAKSANAAN MUDIK GRATIS ANGKUTAN LAUT LEBARAN DAN NATARU
Deskripsi :
- INFORMASI MUDIK LEBARAN GRATIS TAHUN 2024 |
| 122 | Pelaut Di Indonesia
Deskripsi :
Jumlah Pelaut di Indonesia per Tahun 2021 (Klik Disini)
Jumlah Pelaut di Indonesia per Tahun 2024 (Klik Disini) |
| 123 | Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :
- Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Kantor Pusat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 (Klik Disini)
- Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Kantor Pusat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 ( Klik Disini ) |
| 124 | Pembentukan PPID Pelaksana UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :
Daftar PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Sudah membentuk PPID Pelaksana UPT (Klik Disini) |
| 125 | PENERAPAN INAPORNET DI PELABUHAN
Deskripsi :
- PENERAPAN INAPORTNET DI PELABUHAN |
| 126 | Penerimaan CPNS
Deskripsi :
Informasi mengenai penerimaan CPNS Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat di sini) |
| 127 | Penetapan Badan Usaha Pelabuhan
Deskripsi :
Daftar Penetapan Badan Usaha Pelabuhan
- Tahun 2021 s/d 2023 (Klik Disini) |
| 128 | Penetapan Jaringan Trayek Penyeleggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
Deskripsi :
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.199/DJPL/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.869/DJPL/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021 (Klik Disini) |
| 129 | Penetapan Penempatan Kapal Perintis
Deskripsi :
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.215/DJPL/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 881/DJPL/2019 tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis
- Tahun Anggaran 2020 (Klik Disini)
- Tahun Anggaran 2022 ( Klik Disini )
- Tahun Anggaran 2023 ( Klik Disini )
- Tahun Anggaran 2024 (Klik Disini) |
| 130 | Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Barang Milik Negara (Wasdal BMN)
Deskripsi :
Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A 2020 (Klik Disini)
Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A 2023 (Klik Disini)
|
| 131 | Perairan Pandu Di Indonesia
Deskripsi :
Daftar Perairan Pandu Di Indonesia
- Tahun 2021 (Klik Disini)
- Tahun 2022-2023 (Klik Disini) |
| 132 | Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan
Deskripsi :
Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Perhubungan |
| 133 | Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan
Deskripsi :
Berisi kumpulan informasi peraturan perundang-undangan |
| 134 | Peraturan Perundang-Undangan BPSDM
Deskripsi :
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menaungi 31 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, di bawah ini peraturan perundang-undangan yang berlaku :
1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Jakarta (PM 189 Tahun 2015)
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PM 189 Tahun 2015)
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PM 189 Tahun 2015)
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PM 189 Tahun 2015)
5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PM 189 Tahun 2015)
6. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi (PM 50 Tahun 2019)
7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda-Jakarta (KM 68 Tahun 2009)
8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug-Tangerang (PM 47 Tahun 2019)
9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (PM 42 Tahun 2014)
10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (PM 42 Tahun 2014)
11. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan (PM 51 tahun 2019)
12. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya (PM 32 Tahun 2017)
13. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar (PM 48 Tahun 2019)
14. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi (PM 26 Tahun 2019)
15. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal (PM 18 Tahun 2016)
16. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali (PM 30 Tahun 2019)
17. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang (PM 62 Tahun 2018)
18. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun (PM 43 Tahun 2019)
19. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta (KM 58 Tahun 2009)
20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta (PM 96 Tahun 2017)
21. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya (PM 44 Tahun 2016)
22. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong (PM 29 Tahun 2019)
23. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten (PM 25 Tahun 2019)
24. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong (PM 31 Tahun 2019)
25. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang (PM 24 Tahun 2019)
26. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura (PM 28 Tahun 2019)
27. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Curug (PM 60 Tahun 2018)
28. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh (PM 27 Tahun 2019)
29. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat (PM 49 Tahun 2019)
30. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara (PM 42 Tahun 2019)
31. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (PM 125 Tahun 2015)
32. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah (PM 47 Tahun 2017) |
| 135 | Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan
Deskripsi :
- Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Laut yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Periode Tahun 2020 - 2021 (Klik Disini)
- Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Laut yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Periode Tahun 2021 - 2022 ( Klik Disini )
- Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Laut yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Periode Juli Tahun 2022 - 2024 (Klik Disini) |
| 136 | Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Deskripsi :
Rekapitulasi Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat disini) |
| 137 | Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan
Deskripsi :
Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id |
| 138 | Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan
Deskripsi :
Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id, dan Regulasi Baketrans |
| 139 | Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan
Deskripsi :
|
| 140 | Perizinan
Deskripsi :
Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan :
|
