Pencarian

Showing 81-100 of 218 items.

Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan
Deskripsi :

Regulasi Penerbangan (Undang-Undang Penerbangan) Link Akses
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Link Akses
Peraturan Keselamatan Penerbangan Link Akses

Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Deskripsi :
Rekapitulasi Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat disini)

Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan
Deskripsi :

- Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Laut yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Periode Tahun 2020 - 2021 (Klik Disini)
- Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Laut yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Periode Tahun 2021 - 2022 ( Klik Disini )
- Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Laut yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Periode Juli Tahun 2022 - 2024 (Klik Disini)

Peraturan Perundang-Undangan BPSDM
Deskripsi :
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menaungi 31 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, di bawah ini peraturan perundang-undangan yang berlaku :
1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Jakarta (PM 189 Tahun 2015)
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PM 189 Tahun 2015)
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PM 189 Tahun 2015)
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PM 189 Tahun 2015)
5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PM 189 Tahun 2015)
6. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi (PM 50 Tahun 2019)
7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda-Jakarta (KM 68 Tahun 2009)
8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug-Tangerang (PM 47 Tahun 2019)
9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (PM 42 Tahun 2014)
10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (PM 42 Tahun 2014)
11. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan (PM 51 tahun 2019)
12. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya (PM 32 Tahun 2017)
13. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar (PM 48 Tahun 2019)
14. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi (PM 26 Tahun 2019)
15. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal (PM 18 Tahun 2016)
16. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali (PM 30 Tahun 2019)
17. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang (PM 62 Tahun 2018)
18. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun (PM 43 Tahun 2019)
19. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta (KM 58 Tahun 2009)
20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta (PM 96 Tahun 2017)
21. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya (PM 44 Tahun 2016)
22. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong (PM 29 Tahun 2019)
23. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten (PM 25 Tahun 2019)
24. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong (PM 31 Tahun 2019)
25. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang (PM 24 Tahun 2019)
26. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura (PM 28 Tahun 2019)
27. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Curug (PM 60 Tahun 2018)
28. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh (PM 27 Tahun 2019)
29. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat (PM 49 Tahun 2019)
30. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara (PM 42 Tahun 2019)
31. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (PM 125 Tahun 2015)
32. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah (PM 47 Tahun 2017)

Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan
Deskripsi :
Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Perhubungan

Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan
Deskripsi :
Berisi kumpulan informasi peraturan perundang-undangan

Perairan Pandu Di Indonesia
Deskripsi :

Daftar Perairan Pandu Di Indonesia

- Tahun 2021 (Klik Disini)

- Tahun 2022-2023 (Klik Disini)

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Barang Milik Negara (Wasdal BMN)
Deskripsi :

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A 2020 (Klik Disini)

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A 2023 (Klik Disini)

Pengadaan Barang dan Jasa
Deskripsi :
Informasi tentang pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan.

1. Tahapan Perencanaan

Dokumen Rencana Umum Pengadaan

2. Tahapan Pemilihan	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)	13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
	2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Riwayat HPS	14. Berita Acara Pemberian Penjelasan
	3. Spesifikasi Teknis	15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
	4. Rancangan Kontrak	16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
	5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi	17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
	6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan	18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
	7. Daftar Kuantitas dan Harga	19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
	8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	20. Surat Perjanjian Kemitraan
	9. Gambar Rancangan Pekerjaan	21. Surat Perjanjian Swakelola
	10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis mengenai Dampak Lingkungan	22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola
	11. Dokumen Penawaran Administratif	23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding
	12. Surat Penawaran Penyedia

3. Tahap Pelaksanaan	1. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan	9. Surat Perintah Membayar
	2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, NPWP, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak	10. Surat Perintah Pencairan Dana
	3. Surat Perintah Mulai Kerja	11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
	4. Surat Jaminan Pelaksanaan	12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
	5. Surat Jaminan Uang Muka	13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
	6. Surat Jaminan Pemeliharaan	14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over
	7. Surat Tagihan	15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over
	8. Surat Pesanan E-purchasing