Pencarian

Showing 181-200 of 291 items.

#	Judul
181	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Deskripsi : Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri RB Kementerian Perhubungan Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023
182	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Deskripsi : Daftar Personil PPNS Ditjen Hubla Tahun 2024
183	Perairan Pandu Di Indonesia Deskripsi : Daftar Perairan Pandu Di Indonesia Tahun 2021 Daftar Perairan di Indonesia Tahun 2022 - 2023
184	Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan Deskripsi : Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Perhubungan
185	Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan Deskripsi : Berisi kumpulan informasi peraturan perundang-undangan
186	Peraturan Perundang-Undangan BPSDM Deskripsi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menaungi 31 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, di bawah ini peraturan perundang-undangan yang berlaku : 1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Jakarta (PM 189 Tahun 2015) 2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PM 189 Tahun 2015) 3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PM 189 Tahun 2015) 4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PM 189 Tahun 2015) 5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PM 189 Tahun 2015) 6. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi (PM 103 Tahun 2021) 7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda-Jakarta (PM 107 Tahun 2021) 8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug-Tangerang (PM 100 Tahun 2021) 9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (PM 115 Tahun 2021) 10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (PM 113 Tahun 2021) 11. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan (PM 98 Tahun 2021) 12. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya (PM 99 Tahun 2021) 13. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar (PM 97 Tahun 2021) 14. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi (PM 96 Tahun 2021) 15. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal (PM 104 Tahun 2021) 16. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali (PM 105 Tahun 2021) 17. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang (PM 117 Tahun 2021) 18. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun (PM 106 Tahun 2021) 19. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta (KM 58 Tahun 2009) 20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta (PM 96 Tahun 2017) 21. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya (PM 110 Tahun 2021) 22. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong (PM 112 Tahun 2021) 23. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten (PM 114 Tahun 2021) 24. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong (PM 109 Tahun 2021) 25. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang (PM 102 Tahun 2021) 26. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura (PM 28 Tahun 2019) 27. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Curug (PM 60 Tahun 2018) 28. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh (PM 27 Tahun 2019) 29. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat (PM 49 Tahun 2019) 30. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara (PM 42 Tahun 2019) 31. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (PM 125 Tahun 2015) 32. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah (PM 47 Tahun 2017)
187	Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Deskripsi : Daftar Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perhubungan Laut Yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Tahun 2020 – 2021 Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Laut Yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Tahun 2021 - 2022 Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Laut Yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Tahun 2022 - 2024
188	Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Deskripsi : Rekapitulasi Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat disini)
189	Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Deskripsi : Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian Perhubungan yang sedang dalam proses pembuatan View Daftar Rancangan Peraturan Tahun 2024 Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id
190	Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Deskripsi : Regulasi Penerbangan (Undang-Undang Penerbangan) Link Akses Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Link Akses Peraturan Keselamatan Penerbangan Link Akses
191	Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Deskripsi : Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id, dan Regulasi Baketrans
192	Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Kementerian Perhubungan Deskripsi : Dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk Dokumen risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk Dokumen rancangan peraturan, keputusan, kebijakan yang dibentuk Dokumen tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk Dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan
193	Perizinan Deskripsi : Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
194	Perizinan Deskripsi : Perizinan di Lingkungan BPTJ Standar Operasional dan Prosedur Perizinan Angkutan Sewa Khusus(ASK) Standar Operasional dan Prosedur Perizinan Angkutan Umum Jabodetabek Standar Operasional dan Prosedur Perizinan Angkutan Umum Jabodetabek Melalui Aplikasi
195	Perizinan Deskripsi : Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat : Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan AJAP Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan AKAP Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata Perizinan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
196	Perizinan Deskripsi : Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat diakses melalui Link Akses
197	Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut Deskripsi : Daftar Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut Yang Telah Disepakati Tahun 2020 (Klik Disini)
198	Perjanjian Kinerja Deskripsi : Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yan transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil. PK 2016 PK 2017 PK 2018 PK 2019 PK 2020 PK 2021
199	Perjanjian Kinerja Deskripsi : Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun : Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021 Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021 Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2022 Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2022 Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023 Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023 Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024
200	Perjanjian Kinerja Deskripsi : Lembar/Dokumen yang berisikan Penugasan dari Pimpinan untuk Melaksanan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Jenderal Tahun 2024 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Jenderal 2023 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Jenderal 2022 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Jenderal 2021