Pencarian

Daftar Perusahaan yang Memiliki Surat izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Perusahaan yang Memiliki Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)

- DAFTAR PERUSAHAAN YANG MEMILIKI SIOPSUS

Informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi

• Alamat Lengkap Badan Kebijakan Transportasi
  • Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Gambir Jakarta Pusat
    DKI Jakarta 10110
• Tugas
  • Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
• Fungsi
  • Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
  • Pelaksanan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
  • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi;
  • Pelaksanaan administasi Badan Kebijakan Transportasi; dan 
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.
• Visi
  • Badan Kebijakan Transportasi sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.
• Misi

Untuk mendukung tercapainya Visi Badan Kebijakan Transportasi sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif, ditetapkan Misi Badan Kebijakan Transportasi, sebagai berikut:

• • Menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang kemanfaatannya memiliki nilai yang strategis untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan;
  • Meningkatkan koordinasi dan sinergi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi dengan para pihak terkait sebagai mitra kerja strategis;
  • Membangun sistem manajemen penelitian di bidang transportasi melalui peningkatan kualitas tata kelola yang efektif dan efisien;
  • Penguatan sarana, prasarana, SDM, pendanaan, database penelitian dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran yang suportif serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal.

Informasi mengenai Badan Litbang Perhubungan

• Alamat Lengkap Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
  • Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Gambir Jakarta Pusat
    DKI Jakarta 10110
• Tugas
  • Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
• Fungsi
  • Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
  • Pelaksanan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
  • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi;
  • Pelaksanaan administasi Badan Penelitian dan Pengembangn Perhubungan; dan 
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
• Visi
  • Badan Litbang Perhubungan sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.
• Misi

Untuk mendukung tercapainya Visi Badan Litbang Perhubungan sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif, ditetapkan Misi Badan Litbang Perhubungan, sebagai berikut:

• • Menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang kemanfaatannya memiliki nilai yang strategis untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan;
  • Meningkatkan koordinasi dan sinergi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi dengan para pihak terkait sebagai mitra kerja strategis;
  • Membangun sistem manajemen penelitian di bidang transportasi melalui peningkatan kualitas tata kelola yang efektif dan efisien;
  • Penguatan sarana, prasarana, SDM, pendanaan, database penelitian dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran yang suportif serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal.

PROFIL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut :

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut :

• Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna
• Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara
• Menyelenggarakan keselamatan dan kemanan angkutan perairan dan pelabuhan.
• Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara
• Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan.

Tugas dan Fungsi

Tugas :

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.

Fungsi :

• Perumusan kebijakan di bidang perhubungan laut
• Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut
• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan laut
• Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut
• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Visi

Terwujudnya Inspektorat Jenderal sebagai penjamin mutu atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas Nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

Misi

1. Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan amanah;
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Perhubungan;
3. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatkan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan;
5. Mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;
6. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Kementerian Perhubungan memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terkoordinasi. Penyusunan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan bertumpu pada prinsip birokrasi yang sederhana, namun memiliki kinerja yang efektif dan efisien serta optimal dalam menjalankan tugasnya.

Sejak 2021, terdapat beberapa tipe nomenklatur unit organisasi Kementerian Perhubungan, yakni Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Inspektorat Jenderal, Staf Ahli, serta Pusat. Masingmasing unit organisasi memiliki kedudukan, tugas dan fungsi, serta bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Menteri Perhubungan berkewajiban merumuskan, menetapkan, dan menjalankan kebijakan di bidang transportasi. Kebijakan ini menyangkut pelayanan, keselamatan, keamanan, peningkatan aksesibilitas, serta konektivitas sarana dan prasarana transportasi. Menteri Perhubungan turut memberikan bimbingan teknis serta supervisi pelayanan transportasi di daerah, agar mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa terselenggara dengan nyaman, aman, selamat, mudah diakses, dan terkoneksi.

Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Perhubungan mempunyai tugas utama mengoordinasikan tugas seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Wewenang Setjen mencakup dukungan administrasi, perancangan anggaran, penyusunan peraturan perundangundangan, serta advokasi hukum.

Kementerian Perhubungan memiliki empat Direktorat Jenderal (Ditjen), yang masingmasing membawahi matra transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Setiap ditjen memiliki wewenang menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, serta kriteria penyelenggaraan transportasi di masing-masing matra, termasuk memberikan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan layanan perhubungan. Tujuannya adalah membuat negara mampu menghadirkan layanan transportasi darat, laut, udara dan kereta api yang aman, nyaman, selamat, serta terpadu.

Selain keempat matra tersebut, penyelenggaraan transportasi memiliki perhatian khusus pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian. Ini memicu konsentrasi mobilitas penduduk ke ibukota. Demi menghindari pemusatan dan konsentrasi sumber daya ke satu wilayah, pemerintah merancang konsep aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Unit kerja Kementerian Perhubungan dengan tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi di wilayah aglomerasi ini adalah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Penyelenggaraan transportasi di Indonesia juga tidak bisa terlepas dari keberadaan satuan pengawas menjadi unsur utama tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. Di Kementerian Perhubungan, fungsi tersebut dijalankan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Unit organisasi ini merupakan satuan pengawasan internal di lingkup kementerian. Itjen secara rutin melakukan audit, tinjauan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tidak hanya melakukan pengawasan secara internal, Kementerian Perhubungan terus memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang transportasi. Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan transportasi nasional berbasiskan riset serta pendalaman dan telaah ilmiah. Unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang membidangi hal ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Secara utuh, penyelenggaraan transportasi tidak luput dari peran sumber daya manusia (SDM) yang andal. Upaya terus menerus dan berkesinambungan dalam membentuk, mengasah, dan meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui penyelenggaraan sekolah tinggi, politeknik, serta pusat pendidikan yang berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM).

Menteri Perhubungan membutuhkan unit kerja khusus yang bertugas memberikan telaah, masukan, dan rekomendasi. Fungsi ini dijalankan oleh Staf Ahli. Unit kerja ini berisi cendekiawan, akademisi, praktisi, dan profesional di bidang transportasi.

Selain itu Kementerian Perhubungan juga memiliki tiga pusat yaitu Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (Pustikomhub), Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB), serta Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI). Pustikomhub bertugas mengoordinasikan, mengelola, mengembangkan, dan menjalankan sistem teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Perhubungan, termasuk menyusun rencana kerja, anggaran, serta ketatausahaan di bidang data dan informasi. Pembangunan perhubungan dan transportasi nasional berdampingan dengan upaya menjaga lingkungan hidup, terutama

kemampuan adaptasi dan mitigasi sektor perhubungan terhadap perubahan iklim. Inilah fokus dan tugas utama dari Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB).

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) merupakan perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan dengan warga dunia. Unit kerja ini berperan aktif dalam menghadirkan kerja sama internasional. Mulai dari menjalin kemitraan global, membuka pintu masuk investasi, serta memfasilitasi ratifikasi dan konvensi internasional bidang transportasi.

• Alamat Lengkap Kementerian Perhubungan
  • Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gambir Jakarta Pusat
    DKI Jakarta 10110

• Tugas
  • Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan.
• Fungsi
  • Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
  • Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  • Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan;
  • Pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
  • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi bidang perhubungan kepada Presiden.

• Struktur Organisasi

  Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan	Struktur Organisasi Sekretaris Jenderal	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
  Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
  Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Struktur Organisasi Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Perhubungan	Struktur Organisasi Kebijakan Transportasi
  Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK

Data diri pejabat mulai dari  Pejabat Eselon I dan  Pejabat Eselon II

Kepala Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK.

• Polana Banguningsih Pramesti, IR MSC

Lahir di Jakarta, 2 November 1961. Memulai karier pada 1992-2007 : Section Head, Directorate of Airports, DGCA, 2007-2013 : Deputi Director of Airports, DGCA, 2013 - 2018 : Technical Director, PT. Angkasa Pura I (Persero), Feb 2018 – May 2018 : Director of Air Navigation, DGCA, Jun ’18 – Present : Director of Airport, DGCA, Indonesia. Memiliki latar belakang pendidikan 1996: Post Graduation Diplome in Aerodrome Engineering, Singapore Aviation Academy and Nanyang University, 1989-1991 : Post Graduation Program in Transportation, Institut Teknologi Bandung, 1980-1986 : Civil Engineering Institut Teknologi Bandung. Penghargaan yang pernah diperoleh yaitu 72 Indonesian Inspiring Women 2017 versi Majalah Women’s Obsession, Kartini BUMN 2014, Satya Lancana Wira Karya from The President of Republic Indonesia, Satya Lancana 20 Tahun from The President of Republic Indonesia, Satya Lancana 10 Tahun from The President of Republic Indonesia.

Kementerian Perhubungan telah menetapkan susunan struktur organisasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ). Susunan struktur organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ). Pembentukan BPTJ merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada 18 September 2015.

Tugas dan Fungsi BPTJ sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018.

Tugas

BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPTJ menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
3. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
4. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
5. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
6. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
8. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
9. Pemberian perijinan angkutan umum yang melampaui batas propinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service);
10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
11. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator dan pihak lainnya; dan
12. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Informasi mengenai Profil Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan :

• Gambaran Umum
• Alamat Lengkap Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
• Tugas dan Fungsi
• Struktur Organisasi

Informasi mengenai Profil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara :

• Gambaran Umum
• Alamat Lengkap Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
• Tugas dan Fungsi
• Struktur Organisasi

Informasi mengenai Profil Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berupa Nama, Jabatan, Sejarah Karir, Sejarah Pendidikan, Penghargaan dan Laporan Kekayaan

• Direktur Jenderal Perhubungan Darat
  Drs. Hendro Sugiatno, M.M.
  
  Lahir di Cilacap, 14 Desember 1964. Sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung dan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran di POLRI.
  
  
• Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
  Amirulloh, S.SiT., M.M.Tr.
  
  Lahir di Bekasi, 30 Juli 1974. Beliau menempuh pendidikan Diploma IV di Transdarat dan S2 di UPN Veteran Jakarta. Sebelum menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Balai Perawatan Perekeretaapian, Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian, Direktur Politeknik Perkeretaapia Indonesia Madiun dan Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan.
  
  
• Direktur Lalu Lintas Jalan
  Ir. Cucu Mulyana, DESS.
  
  Lahir pada tanggal 9 September 1963 di Garut, Jawa Barat. Beliau menempuh pendidikan Sarjana di Universitas Parahyangan, Bandung dengan jurusan Teknik Sipil pada tahun 1992 dan kemudian dilanjutkan dengan studi S2 di Universite du Havre, Perancis pada tahun 1996. Sebelum menjabat sebagai Direktur TSDP, Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keselamatan Transportasi Darat pada tahun 2015, Direktur Angkutan dan Multimoda pada 2016, Sesditjen Perhubungan Darat pada 2018 - 2020, dan Kepala PPSDM Transportasi Jalan dan Perkeretaapian pada tahun 2020.
  
  
• Direktur Angkutan Jalan
  Suharto, ATD., M.M.
  
  Lahir di Magelang, 25 September 1966. Lulusan D3 Balai Diklat ALLAJR tahun 1988, D4 Pusdiklat Perhubungan Darat pada tahun 1991 dan menyelesaikan studi S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta pada tahun 2000. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas LLAJ Kota Bogor pada tahun 2011 - 2014, Asisten Setda Kota Bogor pada tahun 2014, Kepala Bappeda Kota Bogor pada tahun 2015 - 2016, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2016, Ketua STTD pada tahun 2017 - 2019, Sekretaris BPSDM Perhubungan pada tahun 2019, dan Kepala PPSDM Perhubungan Darat pada tahun 2019.
  
  
• Direktur Sarana Transportasi Jalan
  Ir. Danto Restyawan, M.T
  
  Lahir di Kediri pada tanggal 29 Agustus 1964. Lulusan Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta tahun 1993 dan S2 jurusan Transportasi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1999. Pernah menjabat sebagai Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
  
  
• Direktur Prasarana Transportasi Jalan
  Ir. M. Popik Montanasyah, M.T.
  
  Lahir pada tanggal 10 September 1963 di Yogyakarta. Beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Sipil di ISTN Jakarta pada tahun 1991, kemudian studi S2 Teknik Perkeretaapian di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001. Pernah menjabat sebagai Direktur Keselamatan Perkeretaapian pada 2014, Direktur Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2014 -2016, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2016, Sesditjen Perkeretaapian pada tahun 2016, Kepala PPSDM Perhubungan Darat pada 2018, dan Sekretaris BPSDM Perhubungan pada 2019 - 2020.
  
  
• Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
  Ir. Junaidi, MM.
  
  Lahir pada tanggal 14 Agustu 1963 di Sragen, Jawa Tengah. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Satu di Universitas Muhamadiyah Surabaya dengan jurusan S-1 Teknik Perkapalan pada tahun 1992 dan kemudian dilanjutkan dengan studi S2 Manajemen di STIM - LPMI Jakarta. Sebelum menjabat sebagai Direktur TSDP, Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai tahun 2018-2019, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, Tg. Balai Karimun tahun 2019-2020, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, Tg. EMAS Semarang pada tahun 2020, dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal pada tahun 2020-2021.