Pencarian

Showing 141-160 of 215 items.
#Judul
141Perizinan
Deskripsi :

Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat diakses melalui Link Akses

142Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut
Deskripsi :

Daftar Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut Yang Telah Disepakati Tahun 2020 (Klik Disini)

143Perjanjian Kinerja
Deskripsi :

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yan transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil.
PK 2016
PK 2017
PK 2018
PK 2019

PK 2020

PK 2021

144Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kebijakan Transportasi
Deskripsi :

Berupa dokumen perjanjian kinerja, sebagai upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil.

145Perjanjian Kinerja (PK) Badan Litbang Perhubungan
Deskripsi :

Berupa dokumen perjanjian kinerja, sebagai upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil.

146Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja  Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021

-
PERJANJIAN KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA SEKDITJEN HUBLA TAHUN 2019 

- PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2020

- PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2020

- PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2021

- PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2021

- PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2022

- PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2022

- PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2023

- PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2023

147Permohonan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

Tata Cara Permohonan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Klik Disini)

148Persuratan
Deskripsi :

Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat raih melalui permohonan informasi publik

149Persuratan
Deskripsi :

Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dapat diraih melalui permohonan informasi publik

150Persuratan
Deskripsi :

Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dapat diraih melalui permohonan informasi publik

151Persuratan Badan Kebijakan Transportasi
Deskripsi :

Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dapat diraih melalui permohonan informasi publik. Berikut contoh dokumen persuratan Badan Kebijakan Transportasi 

152Persuratan Kementerian Perhubungan
Deskripsi :

Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat diraih melalui permohonan informasi publik. Berikut contoh dokumen persuratan Kementerian Perhubungan.

 

153Perusahaan Pekerjaan Bawah Air/Salvage
Deskripsi :

Daftar Perusahaan Pekerjaan Bawah Air/Salvage (Klik Disini)

154Perusahaan yang Memiliki Surat izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Perusahaan yang Memiliki Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)
Deskripsi :

Daftar Perusahaan yang Memiliki Surat izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Perusahaan yang Memiliki Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)

- DAFTAR PERUSAHAAN YANG MEMILIKI SIOPSUS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fYRgMLxZaE8HYXMn4TNQKWvWRU9sXoHCkn5AtYbEn3A/edit?usp=sharing

-  DAFTAR PERUSAHAAN YANG MEMILIKI SIUPAL

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Aer0WXh0iUvRRQrWyfQp-NkFS6qXMZwo2QSVn7vbK3o/edit#gid=0

155Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Perhubungan Laut (Klik Disini)

 

156Portal
Deskripsi :

Informasi mengenai Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui portal itjen.dephub.go.id

157Portal
Deskripsi :

Informasi mengenai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui portal hubdat.dephub.go.id

158Portal
Deskripsi :

Informasi mengenai Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui portal hubud.dephub.go.id

159Profil Badan Kebijakan Transportasi
Deskripsi :

Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) merupakan unit kerja di Kementerian Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi.

Baketrans dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan. Peran Baketrans adalah sebagai Dirigen dalam rangka orkestrasi formulasi kebijakan dan sebagai katalisator dalam mempercepat proses output dan input kebijakan transportasi kepada semua stakeholder. Baketrans adalah government think-tank, dalam bentuk dukungan pengambilan keputusan dengan rekomendasi yang dihasilkan melalui basis pengetahuan maupun basis kondisi faktual. 

Alamat Lengkap Badan Kebijakan Transportasi
Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Gambir Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10110

Tugas

Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi

Fungsi
  1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
  2. Pelaksanan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi;
  4. Pelaksanaan administasi Badan Kebijakan Transportasi; dan 
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.
Visi
Badan Kebijakan Transportasi sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Misi

Untuk mendukung tercapainya Visi Badan Kebijakan Transportasi sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif, ditetapkan Misi Badan Kebijakan Transportasi, sebagai berikut:
  • Menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang kemanfaatannya memiliki nilai yang strategis untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan;
  • Meningkatkan koordinasi dan sinergi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi dengan para pihak terkait sebagai mitra kerja strategis;
  • Membangun sistem manajemen penelitian di bidang transportasi melalui peningkatan kualitas tata kelola yang efektif dan efisien;
  • Penguatan sarana, prasarana, SDM, pendanaan, database penelitian dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran yang suportif serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal.
Struktur Organisasi
160Profil Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Deskripsi :

Informasi mengenai Badan Litbang Perhubungan

  • Alamat Lengkap Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
    • Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Gambir Jakarta Pusat
      DKI Jakarta 10110
  • Tugas
    • Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
  • Fungsi
    • Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
    • Pelaksanan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
    • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi;
    • Pelaksanaan administasi Badan Penelitian dan Pengembangn Perhubungan; dan 
    • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
  • Visi
    • Badan Litbang Perhubungan sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.
  • Misi

Untuk mendukung tercapainya Visi Badan Litbang Perhubungan sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif, ditetapkan Misi Badan Litbang Perhubungan, sebagai berikut:

    • Menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang kemanfaatannya memiliki nilai yang strategis untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan;
    • Meningkatkan koordinasi dan sinergi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi dengan para pihak terkait sebagai mitra kerja strategis;
    • Membangun sistem manajemen penelitian di bidang transportasi melalui peningkatan kualitas tata kelola yang efektif dan efisien;
    • Penguatan sarana, prasarana, SDM, pendanaan, database penelitian dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran yang suportif serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal.