Pencarian

Showing 101-120 of 291 items.
#Judul
101Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan
Deskripsi :
102Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan
Deskripsi :
103Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan
Deskripsi :
Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik  yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id, dan Regulasi Baketrans
104Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Deskripsi :
Rekapitulasi Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat disini)
105Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan
Deskripsi :

Daftar Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perhubungan Laut Yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Tahun 2020 – 2021

Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Laut Yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Tahun 2021 - 2022

Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Laut Yang Telah Disahkan dan Ditetapkan Tahun 2022 - 2024



106Peraturan Perundang-Undangan BPSDM
Deskripsi :
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menaungi 31 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, di bawah ini peraturan perundang-undangan yang berlaku :
1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Jakarta (PM 189 Tahun 2015)
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PM 189 Tahun 2015)
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PM 189 Tahun 2015)
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PM 189 Tahun 2015)
5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PM 189 Tahun 2015)
6. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi (PM 103 Tahun 2021)
7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda-Jakarta (PM 107 Tahun 2021)
8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug-Tangerang (PM 100 Tahun 2021)
9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (PM 115 Tahun 2021)
10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (PM 113 Tahun 2021)
11. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan (PM 98 Tahun 2021)
12. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya (PM 99 Tahun 2021)
13. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar (PM 97 Tahun 2021)
14. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi (PM 96 Tahun 2021)
15. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal (PM 104 Tahun 2021)
16. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali (PM 105 Tahun 2021)
17. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang (PM 117 Tahun 2021)
18. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun (PM 106 Tahun 2021)
19. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta (KM 58 Tahun 2009)
20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta (PM 96 Tahun 2017)
21. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya (PM 110 Tahun 2021)
22. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong (PM 112 Tahun 2021)
23. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten (PM 114 Tahun 2021)
24. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong (PM 109 Tahun 2021)
25. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang (PM 102 Tahun 2021)
26. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura (PM 28 Tahun 2019)
27. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Curug (PM 60 Tahun 2018)
28. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh (PM 27 Tahun 2019)
29. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat (PM 49 Tahun 2019)
30. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara (PM 42 Tahun 2019)
31. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (PM 125 Tahun 2015)
32. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah (PM 47 Tahun 2017)
107Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan
Deskripsi :
Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Perhubungan
108Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan
Deskripsi :
Berisi kumpulan informasi peraturan perundang-undangan
109Perairan Pandu Di Indonesia
Deskripsi :

Daftar Perairan Pandu Di Indonesia Tahun 2021

Daftar Perairan di Indonesia Tahun 2022 - 2023

 

110Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

Daftar Personil PPNS Ditjen Hubla Tahun 2024

111Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan
Deskripsi :
Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri RB Kementerian Perhubungan
112Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Barang Milik Negara (Wasdal BMN)
Deskripsi :

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A 2020 (Klik Disini)

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A 2023 (Klik Disini)

 

 

113PENGATURAN LALU LINTAS SAAT LIBUR PANJANG ISRA MIKRAJ DAN IMLEK TAHUN 2025
Deskripsi :

JAKARTA (20/1) - Dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat pada momen libur panjang isra mikraj dan imlek tahun 2025, Kementerian Perhubungan bersama dengan Korlantas Polri dan Kementerian PU telah resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang di dalamnya memuat pengaturan lalu lintas.

Adapun pengaturan itu meliputi sistem satu arah (one way) dan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow).

"Pengaturan lalu lintas ini penting dilakukan demi menciptakan kelancaran arus lalu lintas agar semua masyarakat yang berpergian merasakan kenyamanan dan keamanan dengan mengutamakan aspek keselamatan," ujar Plt, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani di Jakarta, Senin (20/1).

Adapun pemberlakuan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) ialah sebagai berikut : 

1. Jakarta - Cikampek :
Arah Cikampek (KM 47 - KM 70)
  • berlaku pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 14.00 - 22.00 WIB. Kemudian dilanjut pada tanggal 25 - 27 Januari 2025 masing - masing mulai pukul 06.00 sampai dengan 20.00 WIB.
Arah Jakarta (KM 70 - KM 47)
  • berlaku pada tanggal 28 hingga 30 Januari 2025 mulai pukul 14.00 hingga 24.00 WIB dan berlanjut pada tanggal 29 Desember 2024.

 
2. Jakarta - Bogor - Ciawi :
Arah Ciawi (KM 44 - KM 46)
  • berlaku pada tanggal 25 Januari 2025 hingga 1 Februari 2025 masing - masing mulai pukul 06.00 hingga 12.00 WIB.
Arah Jakarta (KM 21 - KM 8)
  • berlaku pada tanggal 26 hingga 29 Januari 2025 mulai pukul 12.00 hingga 19.00 WIB serta berlanjut pada tanggal 2 Februari 2025 mulai pukul 12.00 sampai 19.00 WIB.

"Untuk sistem satu arah atau one way dilakukan berdasarkan kebutuhan kondisi lalu lintas per jam, indikator rekayasa lalu lintas, evaluasi dan pertimbangan - pertimbangan lainnya yang dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian. Hal ini mirip dengan saat angkutan natal dan tahun baru kemarin," jelas Yani.

Pengaturan lalu lintas ini dapat dievaluasi waktu berlakunya berdasarkan pertimbangan pihak kepolisian dan apabila terjadi perubahan arus lalu lintas secara situasional dapat dilakukan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian.

 

114Pengadaan Barang dan Jasa
Deskripsi :
Informasi tentang pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan. 
PAKET 1: Pembangunan Paving Block Kantor
  1. Tahap Perencanaan
    • Dokumen Rencana Umum Pengadaan

  2. Tahap Perencanaan
  3. Tahap Pelaksanaan
    • Dokumen Kontrak ;
    • Ringkasan kontrak ;
    • Surat Perintah Mulai Kerja;
    • Surat Jaminan Pelaksanaan;
    • Surat Jaminan Uang Muka;
    • Surat Jaminan Pemeliharaan;
    • Surat Tagihan;
    • Surat Pesanan E-purchasing;
    • Surat Perintah Membayar;
    • Surat Perintah Pencairan Dana;
    • Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
    • Laporan PenyelesaianPekerjaan;
    • Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
    • Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; dan
    • Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
 PAKET 1: Relokasi Pagar Penganman Sisi Udara
  1. Tahap Perencanaan
  1. Dokumen Rencana Umum Pengadaan
  1. Tahap Perencanaan
  1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
  3. Spesifikasi Teknis;
  4. Rancangan Kontrak;
  5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
  6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
  7. Daftar Kuantitas dan Harga;
  8. Jadwal pelaksanaan dan data Lokasi pekerjaan;
  9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
  10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  11. Dokumen Penawaran Administratif;
  12. Surat Penawaran Penyedia;
  13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
  15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
  16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
  17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
  18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
  19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  20. Surat Perjanjian Kemitraan;
  21. Surat Perjanjian Swakelola;
  22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; dan
  23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
  1. Tahap Pelaksanaan
  1. Dokumen Kontrak ;
  2. Ringkasan kontrak ;
  3. Surat Perintah Mulai Kerja;
  4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
  5. Surat Jaminan Uang Muka;
  6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
  7. Surat Tagihan;
  8. Surat Pesanan E-purchasing;
  9. Surat Perintah Membayar;
  10. Surat Perintah Pencairan Dana;
  11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
  12. Laporan PenyelesaianPekerjaan;
  13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
  14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; dan
  15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
 PAKET 1: Layanan Angkutan Moda
  1. Tahap Perencanaan
    • Dokumen Rencana Umum Pengadaan

  2. Tahap Perencanaan
    • Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    • Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
    • Spesifikasi Teknis;
    • Rancangan Kontrak;
    • Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
    • Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
    • Daftar Kuantitas dan Harga;
    • Jadwal pelaksanaan dan data Lokasi pekerjaan;
    • Gambar Rancangan Pekerjaan;
    • Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
    • Dokumen Penawaran Administratif;
    • Surat Penawaran Penyedia;
    • Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    • Berita Acara Pemberian Penjelasan;
    • Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
    • Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
    • Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
    • Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
    • Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
    • Surat Perjanjian Kemitraan;
    • Surat Perjanjian Swakelola;
    • Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; dan
    • Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

  3. Tahap Pelaksanaan
    • Dokumen Kontrak ;
    • Ringkasan kontrak ;
    • Surat Perintah Mulai Kerja;
    • Surat Jaminan Pelaksanaan;
    • Surat Jaminan Uang Muka;
    • Surat Jaminan Pemeliharaan;
    • Surat Tagihan;
    • Surat Pesanan E-purchasing;
    • Surat Perintah Membayar;
    • Surat Perintah Pencairan Dana;
    • Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
    • Laporan PenyelesaianPekerjaan;
    • Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
    • Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; dan
    • Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
 PAKET 1: Pembangunan jembatan
  1. Tahap Perencanaan
    • Dokumen Rencana Umum Pengadaan

  2. Tahap Perencanaan
    • Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    • Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
    • Spesifikasi Teknis;
    • Rancangan Kontrak;
    • Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
    • Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
    • Daftar Kuantitas dan Harga;
    • Jadwal pelaksanaan dan data Lokasi pekerjaan;
    • Gambar Rancangan Pekerjaan;
    • Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
    • Dokumen Penawaran Administratif;
    • Surat Penawaran Penyedia;
    • Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    • Berita Acara Pemberian Penjelasan;
    • Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
    • Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
    • Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
    • Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
    • Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
    • Surat Perjanjian Kemitraan;
    • Surat Perjanjian Swakelola;
    • Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; dan
    • Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

  3. Tahap Pelaksanaan
    • Dokumen Kontrak ;
    • Ringkasan kontrak ;
    • Surat Perintah Mulai Kerja;
    • Surat Jaminan Pelaksanaan;
    • Surat Jaminan Uang Muka;
    • Surat Jaminan Pemeliharaan;
    • Surat Tagihan;
    • Surat Pesanan E-purchasing;
    • Surat Perintah Membayar;
    • Surat Perintah Pencairan Dana;
    • Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
    • Laporan PenyelesaianPekerjaan;
    • Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
    • Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; dan
    • Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

1. Tahapan Perencanaan Dokumen Rencana Umum Pengadaan 2024
  1. Nama Paket dan Pagu Tertinggi dalam SIRUP 2024
  2. Nama Paket dan Pagu Tertinggi dalam SIRUP 2024
  3. Nama Paket dan Pagu Tertinggi dalam LPSE 2024
  4. Nama Paket dan Pagu Tertinggi dalam LPSE 2024

2. Tahapan Pemilihan
Paket 1
Paket 2

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Riwayat HPS

 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan

3. Spesifikasi Teknis

 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
4. Rancangan Kontrak
 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
7. Daftar Kuantitas dan Harga
 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
 20. Surat Perjanjian Kemitraan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
 21. Surat Perjanjian Swakelola
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis mengenai Dampak Lingkungan
 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola
11. Dokumen Penawaran Administratif
  
12. Surat Penawaran Penyedia
  


3. Tahap Pelaksanaan 
Paket 1
Paket 2		 1. Dokumen kontrak 
 7. Surat Tagihan
2. Ringkasan Kontrak
 8. Surat Perintah Membayar
3. Surat Perintah Mulai Kerja
 9. Surat Perintah Pencairan Dana
4. Surat Jaminan Pelaksanaan
 10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
5. Surat Jaminan Uang Muka
 11. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
6. Surat Jaminan Pemeliharaan
 12. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
115Penetapan Penempatan Kapal Perintis
Deskripsi :

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun 2020

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun 2022

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun 2023

SK DIrjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun 2025



116Penetapan Jaringan Trayek Penyeleggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
Deskripsi :
SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun 2022

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Tahun 2023

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Barang di Laut Tahun 2024

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Barang di Laut Tahun 2025

117Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis
Deskripsi :

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2020

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2021

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2022

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2023

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2024

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2025


118Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Laut Khusus Ternak
Deskripsi :
SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Kapal Angkutan Khusus Ternak Tahun 2024

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Kapal Angkutan Khusus Ternak Tahun 2025
119Penetapan Badan Usaha Pelabuhan
Deskripsi :

Daftar Badan Usaha Pelabuhan Tahun 2021 - 2023

120Penerimaan CPNS
Deskripsi :
Informasi mengenai penerimaan CPNS Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat di sini)