Pencarian

Showing 161-180 of 290 items.
#Judul
161Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
Deskripsi :

Diatur dalam surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Nomor : SK. 106 BPTJ Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan BPTJ

SK PPID Tahun 2024
SK PPID Tahun 2023

162Pelabuhan di Indonesia
Deskripsi :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KP 432 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional 

163Pelabuhan/UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Melakukan Pendaftaran Kapal
Deskripsi :
Daftar Pelabuhan/UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Melakukan Pendaftaran Kapal Tahun 2022

Daftar Pelabuhan/UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Melakukan Pendaftaran Kapal Tahun 2023

Daftar Pelabuhan/UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Melakukan Pendaftaran Kapal Tahun 2024
164Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat
Deskripsi :

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 

165Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan
Deskripsi :

Jumlah, Jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 

166Pelaut Di Indonesia
Deskripsi :

Jumlah Pelaut Indonesia Tahun 2023

Jumlah Pelaut Indonesia Tahun 2024

 

 

 

167Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2020

Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2022

Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2023

Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2024




168Pembentukan PPID Pelaksana UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :
Daftar PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Sudah membentuk PPID Pelaksana UPT
169Penempatan Perangkat Sistem Informasi Buku Pelaut Online Pada Pelabuhan/UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :
Daftar Penempatan Perangkat Sistem Informasi Buku Pelaut Online Pada Pelabuhan/UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 -2021
170Penerapan Inapornet Di Pelabuhan
Deskripsi :
Penetapan Inaportnet Di Pelabuhan 
171Penerimaan CPNS
Deskripsi :
Informasi mengenai penerimaan CPNS Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat di sini)
172Penetapan Badan Usaha Pelabuhan
Deskripsi :

Daftar Badan Usaha Pelabuhan Tahun 2021 - 2023

173Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Laut Khusus Ternak
Deskripsi :
SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Kapal Angkutan Khusus Ternak Tahun 2024

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Kapal Angkutan Khusus Ternak Tahun 2025
174Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis
Deskripsi :

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2020

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2021

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2022

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2023

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2024

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun 2025


175Penetapan Jaringan Trayek Penyeleggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
Deskripsi :
SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun 2022

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Tahun 2023

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Barang di Laut Tahun 2024

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Barang di Laut Tahun 2025

176Penetapan Penempatan Kapal Perintis
Deskripsi :

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun 2020

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun 2022

SK Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun 2023

SK DIrjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun 2025



177Pengadaan Barang dan Jasa
Deskripsi :
Informasi tentang pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan. 

1. Tahapan Perencanaan Dokumen Rencana Umum Pengadaan
  1. Nama Paket dan Pagu Tertinggi dalam SIRUP 2024
  2. Nama Paket dan Pagu Tertinggi dalam SIRUP 2024
  3. Nama Paket dan Pagu Tertinggi dalam LPSE 2024
  4. Nama Paket dan Pagu Tertinggi dalam LPSE 2024

2. Tahapan Pemilihan
Paket 1
Paket 2

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Riwayat HPS

14. Berita Acara Pemberian Penjelasan

3. Spesifikasi Teknis

15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
4. Rancangan Kontrak
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
7. Daftar Kuantitas dan Harga
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
20. Surat Perjanjian Kemitraan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
21. Surat Perjanjian Swakelola
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis mengenai Dampak Lingkungan
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola
11. Dokumen Penawaran Administratif
 
12. Surat Penawaran Penyedia
 


3. Tahap Pelaksanaan 
Paket 1
Paket 2
1. Dokumen kontrak 
7. Surat Tagihan
2. Ringkasan Kontrak
8. Surat Perintah Membayar
3. Surat Perintah Mulai Kerja
9. Surat Perintah Pencairan Dana
4. Surat Jaminan Pelaksanaan
10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
5. Surat Jaminan Uang Muka
11. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
6. Surat Jaminan Pemeliharaan
12. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan


178PENGATURAN LALU LINTAS SAAT LIBUR PANJANG ISRA MIKRAJ DAN IMLEK TAHUN 2025
Deskripsi :

JAKARTA (20/1) - Dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat pada momen libur panjang isra mikraj dan imlek tahun 2025, Kementerian Perhubungan bersama dengan Korlantas Polri dan Kementerian PU telah resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang di dalamnya memuat pengaturan lalu lintas.

Adapun pengaturan itu meliputi sistem satu arah (one way) dan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow).

"Pengaturan lalu lintas ini penting dilakukan demi menciptakan kelancaran arus lalu lintas agar semua masyarakat yang berpergian merasakan kenyamanan dan keamanan dengan mengutamakan aspek keselamatan," ujar Plt, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani di Jakarta, Senin (20/1).

Adapun pemberlakuan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) ialah sebagai berikut : 

1. Jakarta - Cikampek :
Arah Cikampek (KM 47 - KM 70)
  • berlaku pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 14.00 - 22.00 WIB. Kemudian dilanjut pada tanggal 25 - 27 Januari 2025 masing - masing mulai pukul 06.00 sampai dengan 20.00 WIB.
Arah Jakarta (KM 70 - KM 47)
  • berlaku pada tanggal 28 hingga 30 Januari 2025 mulai pukul 14.00 hingga 24.00 WIB dan berlanjut pada tanggal 29 Desember 2024.

 

2. Jakarta - Bogor - Ciawi :
Arah Ciawi (KM 44 - KM 46)
  • berlaku pada tanggal 25 Januari 2025 hingga 1 Februari 2025 masing - masing mulai pukul 06.00 hingga 12.00 WIB.
Arah Jakarta (KM 21 - KM 8)
  • berlaku pada tanggal 26 hingga 29 Januari 2025 mulai pukul 12.00 hingga 19.00 WIB serta berlanjut pada tanggal 2 Februari 2025 mulai pukul 12.00 sampai 19.00 WIB.

"Untuk sistem satu arah atau one way dilakukan berdasarkan kebutuhan kondisi lalu lintas per jam, indikator rekayasa lalu lintas, evaluasi dan pertimbangan - pertimbangan lainnya yang dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian. Hal ini mirip dengan saat angkutan natal dan tahun baru kemarin," jelas Yani.

Pengaturan lalu lintas ini dapat dievaluasi waktu berlakunya berdasarkan pertimbangan pihak kepolisian dan apabila terjadi perubahan arus lalu lintas secara situasional dapat dilakukan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian.

 

179Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Barang Milik Negara (Wasdal BMN)
Deskripsi :

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A 2020 (Klik Disini)

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A 2023 (Klik Disini)

 

 

180Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan
Deskripsi :
Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri RB Kementerian Perhubungan