Pencarian

Showing 101-120 of 278 items.
#Judul
101Peraturan Perundang-Undangan BPSDM
Deskripsi :
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menaungi 31 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, di bawah ini peraturan perundang-undangan yang berlaku :
1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Jakarta (
PM 189 Tahun 2015)
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PM 189 Tahun 2015)
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PM 189 Tahun 2015)
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PM 189 Tahun 2015)
5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PM 189 Tahun 2015)
6. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi (PM 50 Tahun 2019)
7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda-Jakarta (KM 68 Tahun 2009)
8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug-Tangerang (PM 47 Tahun 2019)
9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (PM 42 Tahun 2014)
10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (PM 42 Tahun 2014)
11. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan (PM 51 tahun 2019)
12. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya (PM 32 Tahun 2017)
13. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar (PM 48 Tahun 2019)
14. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi (PM 26 Tahun 2019)
15. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal (PM 18 Tahun 2016)
16. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali (PM 30 Tahun 2019)
17. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang (PM 62 Tahun 2018)
18. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun (PM 43 Tahun 2019)
19. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta (KM 58 Tahun 2009)
20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta (PM 96 Tahun 2017)
21. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya (PM 44 Tahun 2016)
22. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong (PM 29 Tahun 2019)
23. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten (PM 25 Tahun 2019)
24. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong (PM 31 Tahun 2019)
25. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang (PM 24 Tahun 2019)
26. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura (PM 28 Tahun 2019)
27. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Curug (PM 60 Tahun 2018)
28. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh (PM 27 Tahun 2019)
29. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat (PM 49 Tahun 2019)
30. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara (PM 42 Tahun 2019)
31. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (PM 125 Tahun 2015)
32. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah (PM 47 Tahun 2017)
102Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan
Deskripsi :
Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Perhubungan
103Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan
Deskripsi :
Berisi kumpulan informasi peraturan perundang-undangan
104Perairan Pandu Di Indonesia
Deskripsi :

Daftar Perairan Pandu Di Indonesia

- Tahun 2021 (Klik Disini)

- Tahun 2022-2023 (Klik Disini) 

105Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan
Deskripsi :
Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri RB Kementerian Perhubungan
106Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Barang Milik Negara (Wasdal BMN)
Deskripsi :

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A 2020 (Klik Disini)

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A 2023 (Klik Disini)

 

 

107Pengadaan Barang dan Jasa
Deskripsi :
Informasi tentang pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan. 

1. Tahapan Perencanaan Dokumen Rencana Umum Pengadaan

2. Tahapan Pemilihan

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Riwayat HPS

14. Berita Acara Pemberian Penjelasan

3. Spesifikasi Teknis

15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
4. Rancangan Kontrak
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
7. Daftar Kuantitas dan Harga
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
20. Surat Perjanjian Kemitraan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
21. Surat Perjanjian Swakelola
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis mengenai Dampak Lingkungan
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola
11. Dokumen Penawaran Administratif
 
12. Surat Penawaran Penyedia
 


3. Tahap Pelaksanaan  1. Dokumen kontrak 
7. Surat Tagihan
2. Ringkasan Kontrak
8. Surat Perintah Membayar
3. Surat Perintah Mulai Kerja
9. Surat Perintah Pencairan Dana
4. Surat Jaminan Pelaksanaan
10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
5. Surat Jaminan Uang Muka
11. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
6. Surat Jaminan Pemeliharaan
12. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan


108Penetapan Penempatan Kapal Perintis
Deskripsi :

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.215/DJPL/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 881/DJPL/2019 tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis
- Tahun Anggaran 2020
(Klik Disini)
- Tahun Anggaran 2022 ( Klik Disini )
- Tahun Anggaran 2023 ( Klik Disini )
- Tahun Anggaran 2024 (Klik Disini)

109Penetapan Jaringan Trayek Penyeleggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
Deskripsi :
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.199/DJPL/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut  Nomor AL.869/DJPL/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021 (Klik Disini)
110Penetapan Badan Usaha Pelabuhan
Deskripsi :

Daftar Penetapan Badan Usaha Pelabuhan 

- Tahun 2021 s/d 2023 (Klik Disini)

111Penerimaan CPNS
Deskripsi :
Informasi mengenai penerimaan CPNS Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat di sini)
112PENERAPAN INAPORNET DI PELABUHAN
Deskripsi :
- PENERAPAN INAPORTNET DI PELABUHAN
113Pembentukan PPID Pelaksana UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

Daftar PPID Pelaksana UPT di Lingkungan  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Sudah membentuk PPID Pelaksana UPT (Klik Disini)

114Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

- Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Kantor Pusat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 (Klik Disini)

- Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Kantor Pusat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 ( Klik Disini )

115Pelaut Di Indonesia
Deskripsi :

Jumlah Pelaut di Indonesia per Tahun 2021 (Klik Disini)

Jumlah Pelaut di Indonesia per Tahun 2024 (Klik Disini)

116Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan
Deskripsi :

Jumlah, Jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 

117Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat
Deskripsi :

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 

118PELAKSANAAN MUDIK GRATIS ANGKUTAN LAUT LEBARAN DAN NATARU
Deskripsi :

- INFORMASI MUDIK LEBARAN GRATIS TAHUN 2024

119Pelabuhan/ UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Menerbitkan Buku Pelaut
Deskripsi :

Daftar Pelabuhan / UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  yang Dapat Menerbitkan Buku Pelaut (Klik Disini)

120Pelabuhan/ UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Melakukan Pendaftaran Kapal
Deskripsi :
Daftar Pelabuhan / UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Melakukan Pendaftaran Kapal (Klik Disini)