Pencarian

Showing 21-40 of 196 items.
#Judul
21Dokumen Pendukung
Deskripsi :

Informasi mengenai dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dapat di raih melalui permohonan informasi publik. Berikut merupakan contoh dokumen pendukung tersebut :

22Dokumen Pendukung
Deskripsi :

Informasi mengenai dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah ditetapkan oleh Inspektoral Jenderal Kementerian Perhubungan dapat raih melalui permohonan informasi publik

23Dokumen Pendukung
Deskripsi :

Informasi mengenai dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dapat raih melalui permohonan informasi publik

24Dokumen Pendukung
Deskripsi :

Informasi mengenai dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dapat raih melalui permohonan informasi publik

25Dokumen Perjanjian Kerja
Deskripsi :

Informasi mengenai surat-surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, berikut dokumen pendukungnya dapat diraih melalui permohonan informasi publik. Berikut merupakan contoh dokumen perjanjian dengan pihak ke 3 :

26Dokumen Perjanjian Kerja
Deskripsi :

Informasi mengenai surat-surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga Inspektorat Jenderal mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, berikut dokumen pendukungnya dapat raih melalui permohonan informasi publik

27Dokumen Perjanjian Kerja
Deskripsi :

Informasi mengenai surat-surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, berikut dokumen pendukungnya dapat diraih melalui permohonan informasi publik

28Dokumen Perjanjian Kerja
Deskripsi :

Informasi mengenai surat-surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, berikut dokumen pendukungnya dapat diraih melalui permohonan informasi publik

29Fasilitas pelabuhan Di Indonesia yang Menerapkan International Ship and Port Facillity Security (IPS) Code
Deskripsi :

Daftar Fasilitas pelabuhan Di Indonesia yang Menerapkan ISPS Code.

- Tahun 2018

- Tahun 2019

- Tahun 2020

30GAPEKA Ditjen Perkeretaapian
Deskripsi :
Informasi mengenai GAPEKA Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2015
31HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENELITIAN
Deskripsi :

Berupa Sertifikat Hak Cipta Hasil Penelitian
2015
- Puslitbang Transportasi Antarmoda
- Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
- Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyebrangan
- Puslitbang Transportasi Udara
2016
- Puslitbang Transportasi Antarmoda
- Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
- Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyebrangan
- Puslitbang Transportasi Udara
2017
- Puslitbang Transportasi Antarmoda
- Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
- Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyebrangan
- Puslitbang Transportasi Udara
TAHUN 2018
- Puslitbang Transportasi Antarmoda
- Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
- Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyebrangan
- Puslitbang Transportasi Udara
TAHUN 2019
- Puslitbang Transportasi Antarmoda
- Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
- Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyebrangan
- Puslitbang Transportasi Udara

TAHUN 2020 Tahap 1
- Puslitbang Transportasi Antarmoda Tahap 1
- Puslitbang Laut Tahap 1
- Puslitbang Darat Tahap 1
- Puslitbang Transportasi Udara Tahap 1

32Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
Deskripsi :
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik
33HAK DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK DI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN
Deskripsi :
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik
34Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik di BPSDM Perhubungan
Deskripsi :
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik BPSDM
35Hak Tata Cara Memperoleh Informasi Publik di Lingkungan Ditjen Hubla
Deskripsi :
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di Lingkungan Ditjen Hubla Klik di sini
36Informasi Berkala
Deskripsi :

Seluruh Informasi berkala merupakan Informasi yang wajib disediakan setiap saat.

37Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum BPSDM
Deskripsi :

LAPORAN TAHUNAN
1.
LAPTAH 2011
2. LAPTAH 2012
3. LAPTAH 2013
4. LAPTAH 2014
5. LAPTAH 2015
6. LAPTAH 2016

LAKIP


STATISTIK BPSDM PERHUBUNGAN
1. Statistik BPSDM Perhubungan 2011
2. Statistik BPSDM Perhubungan 2012
3. Statistik BPSDM Perhubungan 2013
4. Statistik BPSDM Perhubungan 2014
5. Statistik BPSDM Perhubungan 2015
6. Statistik BPSDM Perhubungan 2016

38Informasi dan Pengaduan
Deskripsi :

Informasi mengenai kanal informasi dan pengaduan :

  • Contact Center 151;
    • Kanal pengaduan dan informasi melalui sambungan langsung Contact Center (021) 151
  • Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU);
    • Simadu adalah aplikasi Whistleblowing System (WBS) Kementerian Perhubungan untuk memproses pengaduan dan pemberian informasi oleh whistleblower sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
  • Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) 
    • Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional. 
    • Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).
39Informasi Pelayanan Perizinan Ditjen Perhubungan Laut
Deskripsi :
Berisi Prosedur Perizinan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut klik disini
40Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut
Deskripsi :
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa pada Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (Ina Proc, SPSE, Pengumuman lelang di Website Kementerian) Klik di sini