Pencarian

Showing 21-40 of 215 items.

#	Judul
21	Informasi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Deskripsi : Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa pada Lingkungan Ditjen Perkeretaapian (Ina Proc, SPSE, Pengumuman lelang di Website Kementerian) (Lihat di sini)
22	PROFIL BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN Deskripsi : Informasi mengenai Profil Badan Pengembangan SDM Perhubungan
23	PROFIL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN Deskripsi : Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat 10110 Telp: +62-21-3456585, 3865064, 3847403, 3847519 Fax: +62-21-3847480 VISI : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang Prima, Profesional dan Beretika dalam Menyelenggarakan Transportasi yang Handal serta Berorientasi Zero Accident. MISI : A. Mengelola pendidikan, pelatihan dan penyuluhan transportasi yang profesional untuk menciptakan kapasitas dan kualitas SDM perhubungan sesuai kebutuhan; dan B. Membangun organisasi yang efektif dengan SDM kompeten, dan sistem informasi yang handal dalam memenuhi kebutuhan stakeholders. TUGAS : Melaksanakan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan. FUNGSI: a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan; b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan; dan d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Profil lengkap BPSDM dapat dilihat pada tautan berikut: http://bpsdm.dephub.go.id/ Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
24	Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik di BPSDM Perhubungan Deskripsi : Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik BPSDM
25	Informasi Pengadaan Jasa BPSDM Deskripsi : Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa pada BPSDM Kementerian Perhubungan
26	Program dan Kegiatan BPSDMP Deskripsi : Informasi mengenai program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan antara lain : 1. PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI POLA PEMBIBITAN PADA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENHUB TAHUN AKADEMIK 2023/2024 atau klik di sini
27	Informasi tentang tata cara pengaduan masyarakat di BPSDM Deskripsi : Informasi tentang tata cara pengaduan masyarakat baik melalui : website di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kanal Pengaduan dan Informasi melalui sambungan langsung Contact Center (021) 151 Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU) https://simadu.dephub.go.id/ Simadu adalah aplikasi Whistleblowing System (WBS) Kementerian Perhubungan untuk memproses pengaduan dan pemberian informasi oleh Whistleblowing sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik dan kebijakan serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Media Sosial Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) IG, Twitter, Fb, Youtube
28	Peraturan Perundang-Undangan BPSDM Deskripsi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menaungi 31 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, di bawah ini peraturan perundang-undangan yang berlaku : 1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Jakarta (PM 189 Tahun 2015) 2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PM 189 Tahun 2015) 3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PM 189 Tahun 2015) 4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PM 189 Tahun 2015) 5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PM 189 Tahun 2015) 6. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi (PM 50 Tahun 2019) 7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda-Jakarta (KM 68 Tahun 2009) 8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug-Tangerang (PM 47 Tahun 2019) 9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (PM 42 Tahun 2014) 10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (PM 42 Tahun 2014) 11. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan (PM 51 tahun 2019) 12. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya (PM 32 Tahun 2017) 13. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar (PM 48 Tahun 2019) 14. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi (PM 26 Tahun 2019) 15. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal (PM 18 Tahun 2016) 16. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali (PM 30 Tahun 2019) 17. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang (PM 62 Tahun 2018) 18. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun (PM 43 Tahun 2019) 19. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta (KM 58 Tahun 2009) 20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta (PM 96 Tahun 2017) 21. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya (PM 44 Tahun 2016) 22. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong (PM 29 Tahun 2019) 23. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten (PM 25 Tahun 2019) 24. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong (PM 31 Tahun 2019) 25. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang (PM 24 Tahun 2019) 26. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura (PM 28 Tahun 2019) 27. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Curug (PM 60 Tahun 2018) 28. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh (PM 27 Tahun 2019) 29. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat (PM 49 Tahun 2019) 30. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara (PM 42 Tahun 2019) 31. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (PM 125 Tahun 2015) 32. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah (PM 47 Tahun 2017)
29	DIPA BPSDM 2018 Deskripsi : Informasi mengenai Laporan Keuangan Badan Pengembangan SDM Perhubungan : Laporan Keuangan BPSDM : Laporan Keuangan Tahun 2010 Laporan Keuangan Tahun 2011 Laporan Keuangan Tahun 2012 Laporan Keuangan Tahun 2013 Laporan Keuangan Tahun 2014 Laporan Keuangan Tahun 2015 Laporan Keuangan Tahun 2016 Laporan Keuangan Tahun 2017 Laporan Keuangan Tahun 2018 Laporan Keuangan Tahun 2019 Laporan Keuangan Tahun 2020 Laporan Keuangan Tahun 2021 Laporan Keuangan Tahun 2022 DIPA BPSDMP DIPA BPSDMP 2010 DIPA BPSDMP 2011 DIPA BPSDMP 2012 DIPA BPSDMP 2013 DIPA BPSDMP 2014 DIPA BPSDMP 2015 DIPA BPSDMP 2016 DIPA BPSDMP 2017 DIPA BPSDMP 2018 DIPA BPSDMP 2019 DIPA BPSDMP 2020 DIPA BPSDMP 2021 DIPA BPSDMP 2022 DIPA BPSDMP 2023
30	Informasi Berkala Deskripsi : Seluruh Informasi berkala merupakan Informasi yang wajib disediakan setiap saat.
31	Perizinan Deskripsi : Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
32	Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan Deskripsi : Informasi mengenai Pedoman Organisasi : Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Keprotokolan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Kehumasan) Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik Keprotokolan Informasi mengenai Pedoman Administrasi : Sistem Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari : PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan PM 66 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Jadwal Retensi Arsip Informasi mengenai Pedoman Kepegawaian : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan Jabatan Umum dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementeruan Perhubungan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan Informasi mengenai Keuangan : Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Standar Biaya Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan Perhubungan dan Pendampingan terhadap Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran Persiapan Pelaksanaan Anggaran DIPA Persyaratan Penyedia Barang/Jasa
33	Persuratan Kementerian Perhubungan Deskripsi : Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat diraih melalui permohonan informasi publik. Berikut contoh dokumen persuratan Kementerian Perhubungan.
34	Dokumen Pendukung Deskripsi : Informasi mengenai dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dapat di raih melalui permohonan informasi publik. Berikut merupakan contoh dokumen pendukung tersebut : Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Tahun 2019
35	Dokumen Perjanjian Kerja Deskripsi : Informasi mengenai surat-surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, berikut dokumen pendukungnya dapat diraih melalui permohonan informasi publik. Berikut merupakan contoh dokumen perjanjian dengan pihak ke 3 : Tahun 2021 Tahun 2020 Tahun 2019
36	DIPA Ditjen Perkeretaapian Deskripsi : Berisi informasi mengenai DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian 1. DIPA Tahun 2013 2. DIPA Tahun 2014
37	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015 - 2019 Deskripsi : Informasi mengenai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2019 (Lihat di sini)
38	DATA LHKPN Deskripsi : 2018 2019 2020
39	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Deskripsi : Merupakan kumpulan Standar Operasional Prosedur yang mengatur setiap proses dalam kegiatan SOP 2015 SOP 2016 SOP 2018 SOP 2019 SOP 2020
40	Perjanjian Kinerja Deskripsi : Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yan transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil. PK 2016 PK 2017 PK 2018 PK 2019 PK 2020 PK 2021