Pencarian

Showing 1-20 of 217 items.
#Judul
1Profil Kementerian Perhubungan
Deskripsi :

Kementerian Perhubungan memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terkoordinasi. Penyusunan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan bertumpu pada prinsip birokrasi yang sederhana, namun memiliki kinerja yang efektif dan efisien serta optimal dalam menjalankan tugasnya.

Sejak 2021, terdapat beberapa tipe nomenklatur unit organisasi Kementerian Perhubungan, yakni Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Inspektorat Jenderal, Staf Ahli, serta Pusat. Masingmasing unit organisasi memiliki kedudukan, tugas dan fungsi, serta bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Menteri Perhubungan berkewajiban merumuskan, menetapkan, dan menjalankan kebijakan di bidang transportasi. Kebijakan ini menyangkut pelayanan, keselamatan, keamanan, peningkatan aksesibilitas, serta konektivitas sarana dan prasarana transportasi. Menteri Perhubungan turut memberikan bimbingan teknis serta supervisi pelayanan transportasi di daerah, agar mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa terselenggara dengan nyaman, aman, selamat, mudah diakses, dan terkoneksi.

Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Perhubungan mempunyai tugas utama mengoordinasikan tugas seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Wewenang Setjen mencakup dukungan administrasi, perancangan anggaran, penyusunan peraturan perundangundangan, serta advokasi hukum.

Kementerian Perhubungan memiliki empat Direktorat Jenderal (Ditjen), yang masingmasing membawahi matra transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Setiap ditjen memiliki wewenang menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, serta kriteria penyelenggaraan transportasi di masing-masing matra, termasuk memberikan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan layanan perhubungan. Tujuannya adalah membuat negara mampu menghadirkan layanan transportasi darat, laut, udara dan kereta api yang aman, nyaman, selamat, serta terpadu.

Selain keempat matra tersebut, penyelenggaraan transportasi memiliki perhatian khusus pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian. Ini memicu konsentrasi mobilitas penduduk ke ibukota. Demi menghindari pemusatan dan konsentrasi sumber daya ke satu wilayah, pemerintah merancang konsep aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Unit kerja Kementerian Perhubungan dengan tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi di wilayah aglomerasi ini adalah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Penyelenggaraan transportasi di Indonesia juga tidak bisa terlepas dari keberadaan satuan pengawas menjadi unsur utama tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. Di Kementerian Perhubungan, fungsi tersebut dijalankan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Unit organisasi ini merupakan satuan pengawasan internal di lingkup kementerian. Itjen secara rutin melakukan audit, tinjauan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tidak hanya melakukan pengawasan secara internal, Kementerian Perhubungan terus memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang transportasi. Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan transportasi nasional berbasiskan riset serta pendalaman dan telaah ilmiah. Unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang membidangi hal ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Secara utuh, penyelenggaraan transportasi tidak luput dari peran sumber daya manusia (SDM) yang andal. Upaya terus menerus dan berkesinambungan dalam membentuk, mengasah, dan meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui penyelenggaraan sekolah tinggi, politeknik, serta pusat pendidikan yang berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM).

Menteri Perhubungan membutuhkan unit kerja khusus yang bertugas memberikan telaah, masukan, dan rekomendasi. Fungsi ini dijalankan oleh Staf Ahli. Unit kerja ini berisi cendekiawan, akademisi, praktisi, dan profesional di bidang transportasi.

Selain itu Kementerian Perhubungan juga memiliki tiga pusat yaitu Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (Pustikomhub), Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB), serta Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI). Pustikomhub bertugas mengoordinasikan, mengelola, mengembangkan, dan menjalankan sistem teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Perhubungan, termasuk menyusun rencana kerja, anggaran, serta ketatausahaan di bidang data dan informasi. Pembangunan perhubungan dan transportasi nasional berdampingan dengan upaya menjaga lingkungan hidup, terutama

kemampuan adaptasi dan mitigasi sektor perhubungan terhadap perubahan iklim. Inilah fokus dan tugas utama dari Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB).

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) merupakan perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan dengan warga dunia. Unit kerja ini berperan aktif dalam menghadirkan kerja sama internasional. Mulai dari menjalin kemitraan global, membuka pintu masuk investasi, serta memfasilitasi ratifikasi dan konvensi internasional bidang transportasi.

  • Alamat Lengkap Kementerian Perhubungan
    • Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gambir Jakarta Pusat
      DKI Jakarta 10110

  • Tugas
    • Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan.
  • Fungsi
    • Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
    • Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
    • Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan;
    • Pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
    • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi bidang perhubungan kepada Presiden.

2Profile Pejabat Kementerian Perhubungan
Deskripsi :

Informasi mengenai Profil Pejabat Kementerian Perhubungan berupa Nama, Jabatan, Sejarah Karir, Sejarah Pendidikan, Penghargaan dan Laporan Kekayaan

  • Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
    • Budi Karya Sumadi

      Menteri Perhubungan Alamat kantor JI. Medan Merdeka Barat No.8 Gd. Karsa Lt. 8 Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3840789, 3455665 Ext. 1267. Lahir di Palembang pada tanggal 18 Desember 1956. Menempuh pendidikan sarjana di bidang arsitektur Universitas Gajah Mada pada tahun 1981. Pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol sejak tahun 2004, kemudian menjadi Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro) hingga tahun 2013. Terakhir Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Angkasa Pura II pada tahun 2015 sampai Juli 2016. Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo melantik beliau sebagai Menteri Perhubungan pada Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, pada Oktober 2019 Budi Karya Sumadi kembali dilantik sebagai Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

       

  • Sekretaris Jenderal;
    • Novie Riyanto Raharjo

      Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Alamat Kantor JI. Medan Merdeka Barat No. 8 Gd. Karsa Lt. 7 Jakarta Pusat 10110. Memulai karir menjadi Kepala Standarisasi Navigasi Udara, Direktorat Keselamatan Penerbangan Tahun 2001-2006, Kasubdit Sistem dan Prosedur Navigasi Udara, Direktorat Keselamatan  Penerbangan Tahun 2006- 2009, Kasubdit Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan Tahun 2009- 2014, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II, Medan Tahun 2014-2015, Direktur Navigasi Penerbangan Tahun 2015-2016, Direktur  Utama AirNav Indonesia Tahun 2016-Januari 2020, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2022. Memiliki latar belakang pendidikan SMAN 3 Semarang Tahun 1982-1985, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 1985-1991,  Aeronautical Engineering Faculty, Ecole Nationale de L’aviation Civile Toulouse, France Tahun 1996-1998.

       

  • Inspektorat Jenderal;
    • Ir. Arif Toha Tjahjagama, DEA

      Alamat unit kerja di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 Gedung Karsa Lt. 4. Lahir di Sidoarjo 20 Maret 1967. Memulai karir sebagai Kepala Seksi Penyusunan Rencana, Bidang Perencanaan dan Pembangunan, Kantor Otorias Pelabuhan III Tanjung Perak (2010 – 2012) ; kasi Rencana dan Program Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (2012-2014); Kabid Perencanaan Pembangunan Kantor OP Utama Tanjung Perak (2014-2015); Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Penunjang, Ditlala (2015-2016); Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait, Ditlala (2016);Kepala Subdirektorat Tatanan dan Perencanaan Pelabuhan, Dit Kepelabuhanan (2016-2017); Kepala Distrik Navigasi Kelas III Tarakan (2017); Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (2017-2018); Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (2018-2020); Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak (2022-2021); ,Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (2021-2022), Direktur Jenderal Perhubungan Laut (2022-2023). Memiliki latar belakang pendidikan SMA 1 Gresik tahun 1986; Teknik Sipil Perhubungan ITS Surabaya tahun 1991; dan S2 Ekonomi Transportasi di Univ Lyon II Prancis tahun 1996. Pernah mendapatkan penghargaan Lancana Karya Satya 10 tahun (2011) dan Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun (2018). 

       

  • Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
    • Irjen Pol. Risyapudin Nursin

      - Alamat unit kerja di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 gd. Karsa Lt. 3. telp. (021) 3456919,  3811308 Ext.  1102, 1350 Fax. (021) 3857085. 

       

  • Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
    • Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.
    • Lahir di Malang, 8 Agustus 1973. Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110.  Latar belakang pendidikan : SDN Mangliawan 2 Malang (1985), SMPN Pakis Malang (1988), SMA Negeri Tumpang Malang (1991), D3/BPLP Semarang (1995), S-1 Nautika Jakarta (1999), S-2 World Maritime University Swedia (2006), S-3 Universitas Indonesia (2014), pernah bertugas belajar ke WMU Swedia (2004). Pernah menjabat sebagai : Kanit Rumah Tangga BP2IP Mauk (2004), Wakil Manajemen Mutu (QMR) BP2IP Tangerang (2006), Kepala Jabatan Fungsional BP2IP Tangerang (2006), Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat (2008), Staf Seksi Penyelenggaraan Diklat (2010), Asisten Ahli (2011), Lektor Merangkap Sekretaris Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan (2014), Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan PIP Semarang (2014), Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan PIP Semarang (2015), Kepala Bidang Pelatihan, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (2016), Pembantu Ketua I, STIP Jakarta (2017), Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman (2017), Atase Perhubungan pada Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur (2018), Kepala Bagian Perencanaan (2018), Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok (2020), Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (2020-2022), Staf Ahli Menhub Bidang Kawasan dan Lingkungan Hidup Kementerian Perhubungan Tahun (2022-sekarang). Beliau juga mendapatkan penghargaan Lancana Karya Satya 10 tahun (2014).


  • Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
    • Maria Kristi Endah Murni, S.H., M.H. 
    • Alamat Kantor JI. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karsa Lt. 5 Jakarta Pusat 10110. Memulai karir menjadi Kepala Seksi Penerbangan Luar Negeri 2009-2009; Kepala Seksi Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara 2009 – 2014; Kasubdit Kerjasama Angkutan Udara 2014 – 2017; Direktur Angkutan Udara 2017 – 2022; Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan 2022. Memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum Universitas Airlangga 1989 dan Magister Hukum Universitas Indonesia 2017.

  • Direktur Jenderal Perkeretaapian;
    • Ir. Mohamad Risal Wasal ATD., MM., IPM

      Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Lahir di Jakarta, 08 Juni 1967. Lulusan D3 Tahun 1989, D4 Tahun 1997 dan S2 Tahun 2000. Pernah menjabat Direktur Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian (2016), Direktur Prasarana BPTJ (2016), Direktur Pembinaan Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat (2018), Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat (2019), Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat (2021), Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (2022). JI. Medan Merdeka Barat No. 8 Gd. Karya Lt.12 Jakarta Pusat Telp. (021) 3506204, 3811308 Ext. 3181

       

  • Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    • Ir. Subagyo, M.T

      Lahir di Surabaya, 10 November 1970. Alamat kantor : JI. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110. Latar belakang pendidikan : SDN Sidorejo 1 (1984), SMPN 4 Madiun (1987), SMAN 2 Madiun (1990), S-1 ITS Surabaya Jurusan Teknik Perkapalan (1995), dan Pascasarjana ITB Bandung Jurusan Transportasi (2001). Pernah menjabat sebagai : Kepala Sub Bagian Rencana Transportasi Laut dan Penunjang (2005), Kepala Sub Bagian Program Transportasi Laut (2006), Kepala Bagian Program Biro Perencanaan (2014), Kepala Sub Direktorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (2016), Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Bau Bau (2018), Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda (2019), Direktur Kepelabuhanan (2019), Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan (2023), Pelaksana Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (2024 - Sekarang). Beliau juga mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun (2017).

      LHKPN Ir. Subagyo, M.T

       

  • Kepala Badan Kebijakan Transportasi
    • DR. Robby Kurniawan, S.STP.,M.Si

      Kepala Badan Kebijakan Transportasi Alamat Kantor Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Gedung Karsa Lt. 6, Jakarta Pusat 10110.

      Lahir di Palembang, Sumatera Selatan 29 Juni 1979. Memulai karir di Kementerian Perhubungan menjadi Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Tahun (2018), Kepala Biro Perencanaan Tahun (2019-2022), Kepala Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan Tahun 2022 dan bergabung di Badan Kebijakan Transportasi sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi pada November 2023. Memiliki latar belakang pendidikan yaitu D4 STPDN Jatinangor (2001), S2 Ilmu Kepemerintahan Universitas Satyagama (2004), dan menyelesaikan S3 Ilmu Administrasi Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada Tahun 2021.




       

3Kegiatan, Program dan Rencana
Deskripsi :

Informasi mengenai Ringkasan Program dan Rencana Kegiatan yang di jalankan di lingkungan Kementerian Perhubungan :





4Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Deskripsi :

Informasi mengenai ringkasan laporan pelaksanaan kegiatan berjalan di lingkungan Kementerian Perhubungan :

Laporan Tahunan (LAPTAH) Laporan Keuangan (Audited) Laporan Barang Milik Negara

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kementerian Perhubungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
LKIP 2023 Kementerian Perhubungan
LKIP 2022 Kementerian Perhubungan
LKIP 2023 Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
LKIP 2021 Kementerian Perhubungan LKIP 2021 Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
LKIP 2020 Kementerian Perhubungan LKIP 2020 Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
LAKIP 2019 LAKIP 2019 Kementerian Perhubungan   
LAKIP 2018 Kementerian Perhubungan  
LAKIP 2017 Kementerian Perhubungan  
LAKIP 2016 Kementerian Perhubungan  
LAKIP 2015 Kementerian Perhubungan  
LAKIP 2014 Kementerian Perhubungan  
LAKIP 2013 Kementerian Perhubungan  
LAKIP 2012 Kementerian Perhubungan  
LAKIP 2011 Kementerian Perhubungan  
LAKIP 2010 Kementerian Perhubungan  

Laporan Capaian Kinerja
Laporan Monitoring Capaian Kinerja
Laporan Monitoring Triwulan 1 Tahun 2023
Laporan Monitoring Triwulan 2 Tahun 2023
Laporan Monitoring Triwulan 3 Tahun 2023
Laporan Monitoring Triwulan 4 Tahun 2023
Laporan Monitoring Triwulan 1 Tahun 2022
Laporan Monitoring Triwulan III Tahun 2022
Laporan Monitoring Triwulan IV Tahun 2022
Laporan Monitoring Triwulan 3 Tahun 2021
Laporan Monitoring Triwulan 2 Tahun 2021
Laporan Monitoring Triwulan 1 Tahun 2021
5Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan
Deskripsi :

Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik  yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id

6Informasi dan Pengaduan
Deskripsi :

Informasi mengenai kanal informasi dan pengaduan :

  • Contact Center 151;
    • Kanal pengaduan dan informasi melalui sambungan langsung Contact Center (021) 151

  • Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU);
    • Simadu adalah aplikasi Whistleblowing System (WBS) Kementerian Perhubungan untuk memproses pengaduan dan pemberian informasi oleh whistleblower sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

  • Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) 
    • Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional. 
    • Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).
7Layanan Informasi
Deskripsi :

Informasi mengenai ringkasan laporan layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

8Daftar Informasi Publik
Deskripsi :

Informasi mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian Perhubungan

9Laporan Tahunan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

Dokumen Laporan Tahunan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-
LAPTAH DIRJEN HUBLA TAHUN 2018

LAPTAH SESDITJEN HUBLA TAHUN 2018

- LAPTAH DIRJEN HUBLA TAHUN 2019

- LAPTAH SESDITJEN HUBLA TAHUN 2019

- LAPTAH DIRJEN HUBLA TAHUN 2020

- LAPTAH SESDITJEN HUBLA TAHUN 2020


10Laporan Keuangan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

Dokumen Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

-
LAPORAN KEUANGAN KANPUS DJPL 2019

- LAPORAN KEUANGAN KANPUS DJPL 2020

- LAPORAN KEUANGAN DITJEN HUBLA TAHUN 2021

- LAPORAN KEUANGAN DITJEN HUBLA TAHUN 2022

- LAPORAN KEUNGAN DITJEN HUBLA TAHUN 2023
11GAPEKA Ditjen Perkeretaapian
Deskripsi :
Informasi mengenai GAPEKA Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2015
12Laporan Tahunan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2014
Deskripsi :
Berisi laporan tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2014
13Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Masyarakat di Ditjen Perkeretaapian
Deskripsi :
Berisi informasi tentang tata cara pengaduan masyarakat baik melalui website maupun sms pengaduan
14Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Deskripsi :
Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2014
15Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
Deskripsi :
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik
16Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Deskripsi :
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014
17Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Deskripsi :
1. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
2. Daftar Memorandum of Understanding
3. Daftar Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
18Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Deskripsi :
Rekapitulasi Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat disini)
19Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Deskripsi :
Informasi mengenai laporan keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
1.
Laporan Keuangan Tahun 2010
2. Laporan Keuangan Tahun 2011
3. Laporan Keuangan Tahun 2012
4. Laporan Keuangan tahun 2013
5. Laporan Keuangan tahun 2014
20Penerimaan CPNS
Deskripsi :
Informasi mengenai penerimaan CPNS Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat di sini)