Pencarian

Showing 121-140 of 210 items.

#	Judul
121	Penetapan Jaringan Trayek Penyeleggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Deskripsi : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.199/DJPL/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.869/DJPL/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021 (Klik Disini)
122	Penetapan Penempatan Kapal Perintis Deskripsi : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.215/DJPL/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 881/DJPL/2019 tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis - Tahun Anggaran 2020 (Klik Disini) - Tahun Anggaran 2022 ( Klik Disini ) - Tahun Anggaran 2023 ( Klik Disini )
123	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Deskripsi : Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Klik Disini)
124	Perairan Pandu Di Indonesia Deskripsi : Daftar Perairan Pandu Di Indonesia (Klik Disini)
125	Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan Deskripsi : Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Perhubungan
126	Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan Deskripsi : Berisi kumpulan informasi peraturan perundang-undangan
127	Peraturan Perundang-Undangan BPSDM Deskripsi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menaungi 31 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, di bawah ini peraturan perundang-undangan yang berlaku : 1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Jakarta (PM 189 Tahun 2015) 2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PM 189 Tahun 2015) 3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PM 189 Tahun 2015) 4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PM 189 Tahun 2015) 5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PM 189 Tahun 2015) 6. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi (PM 50 Tahun 2019) 7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda-Jakarta (KM 68 Tahun 2009) 8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug-Tangerang (PM 47 Tahun 2019) 9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (PM 42 Tahun 2014) 10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (PM 42 Tahun 2014) 11. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan (PM 51 tahun 2019) 12. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya (PM 32 Tahun 2017) 13. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar (PM 48 Tahun 2019) 14. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi (PM 26 Tahun 2019) 15. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal (PM 18 Tahun 2016) 16. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali (PM 30 Tahun 2019) 17. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang (PM 62 Tahun 2018) 18. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun (PM 43 Tahun 2019) 19. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta (KM 58 Tahun 2009) 20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta (PM 96 Tahun 2017) 21. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya (PM 44 Tahun 2016) 22. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong (PM 29 Tahun 2019) 23. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten (PM 25 Tahun 2019) 24. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong (PM 31 Tahun 2019) 25. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang (PM 24 Tahun 2019) 26. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura (PM 28 Tahun 2019) 27. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Curug (PM 60 Tahun 2018) 28. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh (PM 27 Tahun 2019) 29. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat (PM 49 Tahun 2019) 30. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara (PM 42 Tahun 2019) 31. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (PM 125 Tahun 2015) 32. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah (PM 47 Tahun 2017)
128	Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Deskripsi : - Daftar Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Periode Tahun 2020 - 2021 (Klik Disini) - Daftar Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Periode Tahun 2021 - 2022 ( Klik Disini )
129	Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Deskripsi : Rekapitulasi Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat disini)
130	Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Deskripsi : Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id
131	Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Deskripsi : Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id, dan Regulasi Baketrans
132	Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Deskripsi : Regulasi Penerbangan (Undang-Undang Penerbangan) Link Akses Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Link Akses Peraturan Keselamatan Penerbangan Link Akses
133	Perizinan Deskripsi : Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
134	Perizinan Deskripsi : Perizinan di Lingkungan BPTJ
135	Perizinan Deskripsi : Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat : Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan AJAP Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan AKAP Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata Perizinan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
136	Perizinan Deskripsi : Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat diakses melalui Link Akses
137	Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut Deskripsi : Daftar Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut Yang Telah Disepakati Tahun 2020 (Klik Disini)
138	Perjanjian Kinerja Deskripsi : Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yan transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil. PK 2016 PK 2017 PK 2018 PK 2019 PK 2020 PK 2021
139	Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kebijakan Transportasi Deskripsi : Berupa dokumen perjanjian kinerja, sebagai upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil. PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2016 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2017 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2018 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2022 PK Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023
140	Perjanjian Kinerja (PK) Badan Litbang Perhubungan Deskripsi : Berupa dokumen perjanjian kinerja, sebagai upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil. PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2016 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2017 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2018 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021