Pencarian

Showing 121-140 of 200 items.

#	Judul
121	Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan Deskripsi : Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Perhubungan
122	Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan Deskripsi : Berisi kumpulan informasi peraturan perundang-undangan
123	Peraturan Perundang-Undangan BPSDM Deskripsi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menaungi 31 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, di bawah ini peraturan perundang-undangan yang berlaku : 1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Jakarta (PM 189 Tahun 2015) 2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PM 189 Tahun 2015) 3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PM 189 Tahun 2015) 4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PM 189 Tahun 2015) 5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PM 189 Tahun 2015) 6. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi (PM 50 Tahun 2019) 7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda-Jakarta (KM 68 Tahun 2009) 8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug-Tangerang (PM 47 Tahun 2019) 9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (PM 42 Tahun 2014) 10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (PM 42 Tahun 2014) 11. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan (PM 51 tahun 2019) 12. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya (PM 32 Tahun 2017) 13. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar (PM 48 Tahun 2019) 14. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi (PM 26 Tahun 2019) 15. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal (PM 18 Tahun 2016) 16. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali (PM 30 Tahun 2019) 17. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang (PM 62 Tahun 2018) 18. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun (PM 43 Tahun 2019) 19. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta (KM 58 Tahun 2009) 20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta (PM 96 Tahun 2017) 21. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya (PM 44 Tahun 2016) 22. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong (PM 29 Tahun 2019) 23. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten (PM 25 Tahun 2019) 24. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong (PM 31 Tahun 2019) 25. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang (PM 24 Tahun 2019) 26. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura (PM 28 Tahun 2019) 27. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Curug (PM 60 Tahun 2018) 28. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh (PM 27 Tahun 2019) 29. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat (PM 49 Tahun 2019) 30. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara (PM 42 Tahun 2019) 31. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (PM 125 Tahun 2015) 32. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah (PM 47 Tahun 2017)
124	Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Deskripsi : - Daftar Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Periode Tahun 2020 - 2021 (Klik Disini) - Daftar Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Periode Tahun 2021 - 2022 ( Klik Disini )
125	Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Deskripsi : Rekapitulasi Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat disini)
126	Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Deskripsi : Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id
127	Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Deskripsi : Regulasi Penerbangan (Undang-Undang Penerbangan) Link Akses Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Link Akses Peraturan Keselamatan Penerbangan Link Akses
128	Perizinan Deskripsi : Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
129	Perizinan Deskripsi : Perizinan di Lingkungan BPTJ
130	Perizinan Deskripsi : Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat : Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan AJAP Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan AKAP Bukti Pemeriksaan Dokumen Administrasi Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata Perizinan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
131	Perizinan Deskripsi : Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat diakses melalui Link Akses
132	Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut Deskripsi : Daftar Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut Yang Telah Disepakati Tahun 2020 (Klik Disini)
133	Perjanjian Kinerja Deskripsi : Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yan transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil. PK 2016 PK 2017 PK 2018 PK 2019 PK 2020 PK 2021
134	Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kebijakan Transportasi Deskripsi : Berupa dokumen perjanjian kinerja, sebagai upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil. PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2016 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2017 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2018 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2022 PK Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023
135	Perjanjian Kinerja (PK) Badan Litbang Perhubungan Deskripsi : Berupa dokumen perjanjian kinerja, sebagai upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil. PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2016 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2017 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2018 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 PK Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021
136	Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Deskripsi : Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 - PERJANJIAN KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2019 - PERJANJIAN KINERJA SEKDITJEN HUBLA TAHUN 2019 - PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2020 - PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2020 - PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2021 - PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2021 - PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2022 - PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2022 - PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2023 - PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2023
137	Permohonan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Deskripsi : Tata Cara Permohonan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Klik Disini)
138	Persuratan Deskripsi : Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat raih melalui permohonan informasi publik
139	Persuratan Deskripsi : Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dapat diraih melalui permohonan informasi publik
140	Persuratan Deskripsi : Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dapat diraih melalui permohonan informasi publik