Pencarian

Showing 121-140 of 200 items.
#Judul
121Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan
Deskripsi :
Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Perhubungan
122Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan
Deskripsi :
Berisi kumpulan informasi peraturan perundang-undangan
123Peraturan Perundang-Undangan BPSDM
Deskripsi :
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menaungi 31 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, di bawah ini peraturan perundang-undangan yang berlaku :
1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Jakarta (
PM 189 Tahun 2015)
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PM 189 Tahun 2015)
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PM 189 Tahun 2015)
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PM 189 Tahun 2015)
5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PM 189 Tahun 2015)
6. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi (PM 50 Tahun 2019)
7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda-Jakarta (KM 68 Tahun 2009)
8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug-Tangerang (PM 47 Tahun 2019)
9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (PM 42 Tahun 2014)
10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (PM 42 Tahun 2014)
11. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan (PM 51 tahun 2019)
12. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya (PM 32 Tahun 2017)
13. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar (PM 48 Tahun 2019)
14. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi (PM 26 Tahun 2019)
15. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal (PM 18 Tahun 2016)
16. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali (PM 30 Tahun 2019)
17. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang (PM 62 Tahun 2018)
18. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun (PM 43 Tahun 2019)
19. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta (KM 58 Tahun 2009)
20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta (PM 96 Tahun 2017)
21. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya (PM 44 Tahun 2016)
22. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong (PM 29 Tahun 2019)
23. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten (PM 25 Tahun 2019)
24. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong (PM 31 Tahun 2019)
25. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang (PM 24 Tahun 2019)
26. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura (PM 28 Tahun 2019)
27. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Curug (PM 60 Tahun 2018)
28. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh (PM 27 Tahun 2019)
29. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat (PM 49 Tahun 2019)
30. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara (PM 42 Tahun 2019)
31. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (PM 125 Tahun 2015)
32. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah (PM 47 Tahun 2017)
124Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan
Deskripsi :

- Daftar Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Periode Tahun 2020 - 2021 (Klik Disini)
- Daftar Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Periode Tahun 2021 - 2022 ( Klik Disini )

125Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Deskripsi :
Rekapitulasi Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat disini)
126Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan
Deskripsi :

Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik  yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id

127Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan
Deskripsi :
128Perizinan
Deskripsi :

Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan :

129Perizinan
Deskripsi :

Perizinan di  Lingkungan BPTJ

 

130Perizinan
Deskripsi :

Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :

131Perizinan
Deskripsi :

Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat diakses melalui Link Akses

132Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut
Deskripsi :

Daftar Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut Yang Telah Disepakati Tahun 2020 (Klik Disini)

133Perjanjian Kinerja
Deskripsi :

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yan transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil.
PK 2016
PK 2017
PK 2018
PK 2019

PK 2020

PK 2021

134Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kebijakan Transportasi
Deskripsi :

Berupa dokumen perjanjian kinerja, sebagai upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil.

135Perjanjian Kinerja (PK) Badan Litbang Perhubungan
Deskripsi :

Berupa dokumen perjanjian kinerja, sebagai upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil.

136Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja  Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021

-
PERJANJIAN KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA SEKDITJEN HUBLA TAHUN 2019 

- PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2020

- PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2020

- PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2021

- PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2021

- PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2022

- PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2022

- PERJANJIAN KINERJA DIRJEN HUBLA TAHUN 2023

- PERJANJIAN KINERJA SESDITJEN HUBLA TAHUN 2023

137Permohonan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Deskripsi :

Tata Cara Permohonan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Klik Disini)

138Persuratan
Deskripsi :

Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat raih melalui permohonan informasi publik

139Persuratan
Deskripsi :

Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dapat diraih melalui permohonan informasi publik

140Persuratan
Deskripsi :

Informasi mengenai persuratan keluar ataupun masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dapat diraih melalui permohonan informasi publik