Prosedur dan Persyaratan Perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- PERIZINAN ALUR PROSES APLIKASI SIMLALA
- PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TELKOMPEL
- PERIZINAN E-LICENCING
- IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERSUS UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM
- IZIN PENGGUNAAN TUKS UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM
- IZIN USAHA PENGERUKAN DAN REKLAMASI (IUPR)
- PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK
- PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI (APBN)
- PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI
- PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK (PK3)
- PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI (PK3R)
- PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI (PK2R)
- IZIN PEMBANGUNAN TERSUS (sesuai PM.89Th2018)
- IZIN PEMBANGUNAN TUKS (sesuai PM.89Th2018)
- IZIN PENGOPERASIAN TERSUS (sesuai PM.89Th2018)
- IZIN PENGOPERASIAN TUKS (sesuai PM.89Th2018)
- IZIN PENYESUAIAN PENGOPERASIAN TERSUS (sesuai PM.89Th2018)
- IZIN PENYESUAIAN PENGOPERASIAN TUKS (sesuai PM.89Th2018)
- IZIN PERPANJANGAN TERSUS (sesuai PM.89Th2018)
- IZIN PERPANJANGAN TUKS (sesuai PM.89Th2018)